Papua, Netral.co.id – Hetina Murip, seorang ibu rumah tangga dari Kampung Jaindapa, Distrik Sugapa, Papua, menjadi korban terbaru dalam rentetan konflik bersenjata yang tak kunjung reda. Ia diduga tewas tertembak dalam operasi militer yang digelar oleh Satgas Habema pada Rabu, 14 Mei 2025. Peristiwa ini memicu sorotan tajam dari Komnas HAM Papua dan menggugah kesaksian memilukan dari keluarga korban.

“Kami terus disayat oleh negara sendiri. Apa arti nasionalisme kalau kemudian membunuh warga sendiri atas nama stabilitas?,” demikian isi pesan dari Antonia Hilaria Wandegau, yang mengaku sebagai anak Hetina, dalam surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.

Komnas HAM Minta Operasi Militer Dihentikan di Permukiman Warga

Kepala Sekretariat Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyampaikan pihaknya tengah memverifikasi berbagai laporan lapangan mengenai penembakan tersebut. Ia menyesalkan bahwa operasi bersenjata dilakukan di wilayah sipil dan mendesak TNI-Polri untuk segera menghentikan operasi militer di perkampungan warga.

“Kalau laporan ini benar, maka serangan yang bersifat tempur jelas berisiko tinggi terhadap warga sipil,” kata Frits dikutip Netral.co.id dari Tempo, Minggu (25/5).

Ia juga menjelaskan bahwa dalam tradisi suku Migani penduduk asli Intan Jaya perempuan adalah sosok yang sangat dihormati dan tidak boleh menjadi korban kekerasan. Tindakan pembakaran jenazah Hetina, lanjut Frits, merupakan bentuk penghormatan menurut adat setempat setelah korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan.

TNI Klaim Tewaskan 18 Anggota TPNPB, tapi Versi Lapangan Berbeda

Dalam keterangan resmi, Komandan Media Satgas Habema Letkol Iwan Dwi Prihartono menyatakan bahwa dalam kontak tembak dengan milisi TPNPB pimpinan Undius Kogoya, pihak TNI menewaskan 18 anggota dan menyita senjata api, amunisi, bendera Bintang Kejora, dan alat komunikasi.

Namun klaim tersebut dibantah oleh juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, yang menyebut hanya tiga anggotanya tewas, sementara korban lainnya adalah warga sipil yang ditembak TNI.

Pihak Mabes TNI melalui Mayjen Kristomei Sianturi menyatakan bahwa TNI tidak pernah menyakiti warga sipil dan menuding TPNPB menyebarkan propaganda untuk membalik opini publik.

Teka-Teki yang Belum Terjawab

Hingga kini, Bupati Intan Jaya Aner Maisini belum memberikan pernyataan resmi. Ketua Tim Mediasi Konflik Pemkab Intan Jaya, Yohakim Mujizau, menjanjikan tanggapan setelah menyelesaikan ibadah hari Minggu.

Sementara itu, masyarakat di Kampung Jaindapa berduka. Dalam suasana penuh ketakutan dan trauma, mereka masih harus menjalani hidup di bawah bayang-bayang senjata.

Peristiwa ini menambah daftar panjang konflik bersenjata di Papua yang menempatkan warga sipil sebagai korban. Investigasi menyeluruh dan pendekatan yang menjunjung HAM sangat mendesak agar tragedi serupa tidak terulang.