Makassar, Netral.co.id – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat sinergi antar-lembaga demi menjaga ketertiban dan stabilitas sosial wilayah. Hal ini tercermin dalam pertemuan antara Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung oleh Friece Sumolang, di Ruang Wakil Wali Kota, Lantai 2, Kantor Wali Kota Makassar.

Pertemuan ini menjadi momen strategis dalam menjajaki kolaborasi, khususnya dalam pengawasan keberadaan orang asing, penguatan koordinasi lintas instansi, serta edukasi masyarakat tentang isu-isu keimigrasian.

“Pemkot Makassar sangat terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor. Kami siap mendukung tugas-tugas imigrasi, terutama dalam hal sosialisasi publik agar warga memahami peran penting pengawasan orang asing,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan edukatif dan kolaboratif dalam menciptakan ruang publik yang aman dan inklusif, sembari mengingatkan pengalamannya sebagai anggota DPR RI Komisi IX selama dua periode yang aktif menyuarakan aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Friece Sumolang mengungkapkan bahwa saat ini Kota Makassar menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak di Sulawesi Selatan, yakni sebanyak 871 pengungsi dari negara seperti Afghanistan, Iran, dan lainnya, yang tersebar di 16 titik. Beberapa dari mereka tercatat cukup aktif dalam kegiatan demonstrasi.

Baca Juga : Wawali Aliyah Dampingi Menekraf Tinjau Makassar Creative Hub

“Situasi ini membutuhkan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, terutama dalam aspek pengawasan, keamanan, dan komunikasi publik. Kami berharap Pemkot dapat menjadi mitra strategis dalam penanganan isu keimigrasian,” jelas Friece.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Plt. Kasatpol PP Kota Makassar, Fathur Rahim, serta Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Ibrahim Chaidar, yang menyatakan kesiapan instansinya dalam mendukung langkah-langkah terintegrasi dalam pengawasan orang asing.

Menutup pertemuan, kedua pihak sepakat untuk melanjutkan diskusi teknis lebih lanjut dan menyiapkan agenda kolaboratif, seperti forum dialog masyarakat, pelatihan bersama, serta sistem pelaporan terpadu guna memastikan setiap dinamika keimigrasian dapat ditangani secara cepat dan tepat.