Netral.co.id, Yogyakarta – Sebuah surat terbuka yang dikeluarkan oleh Keluarga Madura Yogyakarta (KMY) mengundang perhatian publik. Dalam surat bernomor 015/7/KMY/11/2025, KMY menyatakan keresahannya terhadap tindakan sejumlah oknum etnis Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Surat tersebut ditujukan kepada tokoh etnis Papua, Hendardo Novriansiroen, dan meminta adanya penyelesaian atas dugaan insiden yang melibatkan warga Papua di wilayah tersebut.

Surat terbuka yang dikeluarkan pada 7 Februari 2025 ini menyoroti berbagai kejadian yang dianggap merugikan pemilik toko kelontong yang mayoritas berasal dari komunitas Madura di Yogyakarta.

Dalam surat tersebut, KMY mengklaim adanya tindakan pencurian, perusakan, hingga kekerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu terhadap usaha milik warga Madura.

“Kami merasa sangat terganggu dengan berbagai insiden yang terjadi. Mulai dari pengambilan barang tanpa membayar hingga tindakan perusakan terhadap tempat usaha. Kami membutuhkan solusi konkret agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” bunyi petikan surat tersebut.

Baca Juga : Persik Vs Madura United Berakhir Imbang Hasil Gol Bunuh Diri

Lebih lanjut, surat ini juga mencantumkan pernyataan tegas yang mengarah pada tantangan penyelesaian secara adat Madura, yaitu carok, apabila tidak ada solusi yang jelas dari pihak terkait.

Carok sendiri merupakan tradisi pertarungan yang dilakukan oleh masyarakat Madura sebagai bentuk pembelaan harga diri.

“Kami berharap adanya solusi yang menjamin keamanan dan kenyamanan warga Madura di Yogyakarta.

Namun, jika tidak ada langkah konkret untuk menghentikan gangguan yang terjadi, kami siap menempuh jalur penyelesaian sesuai tradisi kami,” tulis KMY dalam suratnya.

Surat terbuka ini menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat dan pemangku kebijakan.

Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa pernyataan tersebut dapat memicu ketegangan antar-etnis dan mengancam kerukunan yang selama ini terjalin di Yogyakarta.

Baca Juga : Persik Vs Madura United Berakhir Imbang Hasil Gol Bunuh Diri

Sejumlah tokoh masyarakat dan aparat keamanan pun diharapkan dapat segera mengambil langkah mediasi guna mencegah potensi konflik.

Sementara itu, KMY menegaskan bahwa pihaknya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Namun, mereka juga mendesak agar ada jaminan nyata dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi semua pihak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari perwakilan etnis Papua maupun pihak berwenang terkait surat terbuka ini.