Jakarta, Netral.co.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyambut baik langkah cepat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menghentikan sementara program World ID demi mencegah potensi penyalahgunaan data biometrik warga negara.

Menurut Dave, keputusan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keamanan dan privasi data pribadi. Ia menyoroti bahwa program identifikasi digital yang berbasis pemindaian retina atau wajah harus melalui proses evaluasi ketat sebelum diterapkan secara luas.

“World ID ini memang dihentikan karena Komdigi melihat potensi penyimpangan. Orang di-scan, tapi datanya mau dipakai apa dan oleh siapa, itu belum jelas,” ujar Dave di Jakarta, Rabu malam (7/5/2025).

Baca Juga: Gelar Pahlawan untuk Soeharto? DPR: Jangan Luka Lama Ditabur Garam

Dave menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan atas sistem pengumpulan data biometrik. Jika landasan hukum dan tujuan penggunaan tidak gamblang, katanya, pemerintah wajib bersikap tegas.

“Ini bentuk kesigapan kementerian untuk menghentikan program yang berisiko sebelum berkembang liar tanpa arah yang jelas,” katanya menambahkan.

Komdigi sendiri masih mendalami potensi pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan World ID. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi kebijakan selanjutnya.

“Jadi kita tunggu hasil penyisiran Komdigi sebelum mengambil sikap lebih lanjut,” ujar Dave.

Sebelumnya, Menteri Komdigi Meutya Viada Hafid mengumumkan pembekuan aplikasi World App pengelola sistem World ID dan mata uang kripto *Worldcoin setelah muncul fenomena antrean panjang warga yang bersedia memindai retina mata mereka dengan iming-iming imbalan uang tunai Rp200.000 hingga Rp800.000.

Menurut Meutya, keputusan pembekuan dilakukan karena aplikasi tersebut menjalankan aktivitas tanpa izin yang sah. “Ada temuan awal bahwa izin-izin yang digunakan tidak sesuai,” kata Meutya saat kunjungan ke Kabupaten Bekasi, Selasa (6/5/2025).

Komdigi belum bertemu langsung dengan perwakilan World App, namun Meutya memastikan pertemuan dijadwalkan dalam waktu dekat guna mengklarifikasi maksud penggunaan data biometrik warga Indonesia.

Ia juga mengungkapkan bahwa masalah serupa yang menimpa World App tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga telah menjadi sorotan di beberapa negara lain.