Oleh: Bartolomeo

Makassar, Netral.co.id – Rotasi besar-besaran yang dilakukan Mahkamah Agung pada April 2025 seolah menjadi angin segar di tengah keraguan publik terhadap independensi dan integritas pengadilan. Namun, pertanyaan pentingnya, apakah rotasi cukup untuk menyentuh akar persoalan?

Sebanyak 199 kepala dari kalangan Mahkamah Agung yang dirotasi jabatannya. Meski begitu, kasus rasuah rawan terjadi pada tubuh lembaga penegak hukum.

Selama ini, banyak kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan justru berlangsung di ruang-ruang tertutup yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan.

Celah utamanya adalah hubungan personal dan konflik kepentingan antara hakim dengan pihak-pihak lokal.

Ketika seorang hakim terlalu lama berada di satu daerah, apalagi di tempat asalnya sendiri, relasi sosial yang terbentuk bisa mengaburkan garis antara penegakan hukum dan kompromi kepentingan.

Karena itu, rotasi harus ditempatkan sebagai bagian dari reformasi struktural. Bukan hanya soal pindah tugas, tapi harus disertai mekanisme evaluasi integritas, analisis risiko daerah, dan sistem akuntabilitas yang kuat.

Rotasi juga perlu mempertimbangkan indeks kerawanan korupsi wilayah, jumlah perkara strategis, dan relasi sosial-ekonomi hakim di tempat tugasnya.

Lebih dari itu, rotasi perlu terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja yang transparan. Setiap hakim semestinya dievaluasi secara berkala melalui audit perkara, survei publik, dan pengawasan oleh Komisi Yudisial.

Di era digital, teknologi bisa digunakan untuk mendeteksi pola putusan mencurigakan dan merekam seluruh proses sidang untuk keperluan pengawasan.

Rotasi juga harus melarang keras penempatan hakim di kampung halamannya sendiri atau daerah tempat ia lama berkarier. Independensi tidak akan lahir dalam ruang yang penuh tekanan sosial dan intervensi kultural.

Tentu, reformasi ini tak akan berhasil tanpa memberi insentif dan perlindungan kepada para hakim.

Negara harus hadir memberi tunjangan khusus untuk hakim di daerah terpencil atau berisiko tinggi, serta menyediakan skema perlindungan dari ancaman dan tekanan.

Reformasi peradilan adalah jalan panjang. Tapi jika rotasi hanya dipahami sebagai upacara administrasi lima tahunan tanpa arah yang jelas, maka kita hanya memindahkan masalah dari satu daerah ke daerah lain bukan menyelesaikannya.