Jakarta, Netral.co.id, – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus mendorong penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan kehutanan. Komitmen ini ditunjukkan melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Rapat yang mengusung tema “Sinkronisasi Tata Kelola Hutan untuk Akselerasi Pembangunan Daerah” ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional, khususnya Program Astacita, dengan kebutuhan pembangunan daerah, terutama di sektor kehutanan.

Bupati Irwan hadir bersama tim teknis dari berbagai OPD Pemkab Luwu Timur, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, DPMD, Bagian Hukum, serta Bappelitbangda. Mereka disambut oleh jajaran Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial KLHK, di antaranya Sekretaris Dirjen Enik Eko Wati, serta para direktur dan tenaga ahli terkait.

Baca Juga: Bupati Irwan Lepas Jenazah Almarhum Adik Wakil Bupati Luwu Timur

Dalam paparannya, Irwan menegaskan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah pusat terhadap daerah, terutama dalam mengatasi tantangan pengelolaan kawasan hutan, akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, hingga pembangunan infrastruktur dasar yang seringkali berbenturan dengan status kawasan.

“Pemerintah daerah membutuhkan peran aktif KLHK agar pengelolaan hutan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong kesejahteraan,” kata Irwan.

Beberapa usulan strategis yang disampaikan antara lain penguatan perhutanan sosial sebagai motor pembangunan ekonomi masyarakat, peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan hutan adat untuk Masyarakat Hukum Adat (MHA), serta pengembangan skema kemitraan kehutanan berbasis sosial.

Baca Juga: Atasi Persoalan Sampah, Bupati Irwan dan PT Vale Bangun Pengelolaan RDF

Irwan juga menegaskan pentingnya membuka ruang dialog yang konstruktif antara pusat dan daerah, demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berbasis kekuatan lokal.

“Harapannya, pertemuan ini menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan terintegrasi antara pusat dan daerah,” tutupnya. (*)