Dompu, Netral.co.id – Pemerintah Kabupaten Dompu di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, BBF-DJ, berencana melakukan perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya efisiensi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Dompu kepada salah satu tokoh masyarakat usai kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa 27 Mei 2025.

Dalam pertemuan singkat yang berlangsung di lobi Kantor BPK, Bupati Dompu menyatakan bahwa perampingan OPD merupakan langkah strategis yang saat ini sedang dikaji secara serius oleh tim khusus.

Baca Juga: Mengenal Rekam Jejak Bambang Firdaus Bupati Dompu

Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur pemerintahan yang lebih ramping, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Kajian sedang dilakukan untuk menentukan jumlah perangkat daerah yang ideal dan optimal. Ini bagian dari komitmen pemerintah BBF-DJ untuk mewujudkan Dompu yang maju, sejahtera, religius, berkeadilan, dan berbudaya,” ujar Bupati Dompu.

Rencana perampingan OPD ini dinilai sebagai kebijakan progresif yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Kebijakan ini juga dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah BBF-DJ tidak tersandera oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu, melainkan fokus menjalankan amanah rakyat.

Efisiensi anggaran menjadi salah satu fokus utama dari kebijakan ini. Dengan perampingan struktur birokrasi, biaya operasional akan ditekan, sehingga dana dapat dialihkan untuk belanja modal yang lebih berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Muttakun. Pemerintahan BBF-DJ pun diharapkan menjadi motor perubahan positif bagi Dompu.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kurnia Ramadhan Dukung Peningkatan SDM dan Peran Mahasiswa dalam Kemajuan Daerah

“Pemerintah yang baik harus didukung. Dan jika ada kebijakan yang tidak tepat, tentu akan diingatkan demi kebaikan rakyat dan daerah,” ujar Muttakun kepada Netral.co.id Selasa, 27 Mei 2025.

Langkah perampingan OPD ini menandai keseriusan Pemkab Dompu dalam melakukan reformasi birokrasi dan membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan pro-rakyat.