Oleh: H.S. Carsel HR (Akademisi Universitas Megarezky Makassar)

Sulawesi Selatan hari ini seperti sedang dipaksa menjalani siklus persoalan yang berulang setiap hari. Pagi hingga siang, masyarakat berhadapan dengan panas yang menyengat. Sore hari, sebagian harus menghabiskan waktu mengantre untuk mendapatkan BBM. Malam hari, ketika seharusnya rumah menjadi tempat beristirahat dan keluarga berkumpul, sebagian masyarakat justru harus menghadapi gelap gulita akibat pemadaman listrik.

Yang paling menyakitkan, masyarakat sebenarnya tidak sedang meminta kemewahan. Mereka hanya menginginkan sesuatu yang sangat sederhana: listrik menyala, BBM tersedia, dan kehidupan berjalan normal.

Ironinya, masyarakat diminta untuk terus produktif. Pedagang harus membuka usaha, nelayan harus melaut, petani harus bekerja, mahasiswa harus belajar, guru harus mengajar, pelaku UMKM harus bertahan, dan keluarga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tetapi bagaimana masyarakat bisa produktif apabila kebutuhan energi dasar saja tidak mampu memberikan kepastian?

Pagi kepanasan. Sore mengantre. Malam kegelapan.

Kalimat ini bukan sekadar keluhan. Ia menjadi gambaran tentang bagaimana energi yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan dan pembangunan justru berubah menjadi sumber keresahan masyarakat.

Sulawesi Selatan bukan daerah yang miskin sumber energi. Ada pembangkit listrik, potensi energi angin, air, dan berbagai sumber daya lainnya. Namun masyarakat tetap bertanya: mengapa listrik masih harus padam? Mengapa BBM masih harus dicari dengan antrean panjang?

Di sinilah pertanyaan kritisnya: di mana letak persoalannya?

Apakah masalahnya benar-benar semata-mata kekurangan energi? Ataukah ada persoalan dalam perencanaan, distribusi, infrastruktur, tata kelola, dan kemampuan negara memastikan energi sampai kepada masyarakat secara adil dan berkelanjutan?

Masyarakat juga tidak pernah berhenti menjalankan kewajibannya. Tagihan listrik dibayar. Token listrik dibeli. BBM dibayar dengan harga yang ditetapkan. Pajak dibayar.

Lalu ketika masyarakat menuntut haknya atas pelayanan publik yang layak, apakah mereka sedang meminta terlalu banyak?

Tentu tidak.

Negara memiliki kewajiban memastikan pelayanan dasar berjalan. Energi bukan sekadar komoditas ekonomi. Listrik menyangkut pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, komunikasi, dan martabat kehidupan masyarakat.

Bayangkan seorang mahasiswa yang harus belajar pada malam hari tetapi rumahnya gelap. Bayangkan pedagang kecil yang kehilangan pelanggan karena listrik padam. Bayangkan ibu rumah tangga yang tidak dapat menggunakan peralatan rumah tangga. Bayangkan pelaku UMKM yang produksinya terhenti.

Bayangkan pula masyarakat yang sudah lelah bekerja seharian, tetapi malam harinya masih harus mencari tempat yang memiliki listrik hanya untuk sekadar mengisi daya telepon.

Kemudian keesokan harinya mereka kembali bekerja.

Pagi panas. Sore antre. Malam padam. Besok diulang lagi.

Sampai kapan masyarakat harus menganggap keadaan seperti ini sebagai sesuatu yang normal?

Yang lebih berbahaya adalah ketika pemadaman berulang akhirnya dianggap sebagai takdir, antrean BBM dianggap sebagai pemandangan biasa, dan masyarakat perlahan kehilangan keberanian untuk bertanya.

Padahal masyarakat berhak bertanya.

Apa sebenarnya yang terjadi dengan sistem energi kita?

Jika pembangkit tersedia, mengapa pasokan tidak stabil? Jika produksi energi cukup, mengapa distribusinya bermasalah? Jika masyarakat membayar tepat waktu, mengapa pelayanan tidak memberikan kepastian?

Dan jika persoalannya adalah infrastruktur atau gangguan teknis, mengapa masyarakat terus menjadi pihak yang harus menanggung akibatnya?

Kita tidak sedang berbicara tentang kemewahan.

Kita sedang berbicara tentang hak masyarakat untuk hidup normal.

Sulawesi Selatan membutuhkan energi yang tidak hanya tersedia di atas kertas, tetapi benar-benar hadir di rumah-rumah masyarakat, di sekolah, di rumah sakit, di pasar, di kampung-kampung, dan di pusat-pusat ekonomi.

Sebab pembangunan tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak pembangkit yang dibangun.

Pembangunan harus diukur dari apakah masyarakat merasakan manfaatnya.

Dan ketika masyarakat setiap hari mengalami panas, antrean, lalu kegelapan, maka negara harus berhenti hanya menjelaskan keadaan dan mulai memberikan jawaban serta solusi yang nyata.

Sebab masyarakat bukan hanya membutuhkan listrik.

Masyarakat membutuhkan kepastian.

Dan pertanyaan paling sederhana yang layak diajukan kepada para pengambil kebijakan adalah:

“Jika energi adalah urat nadi pembangunan, mengapa rakyat yang membayar justru terus menjadi pihak yang paling banyak menanggung akibat ketika sistem energi bermasalah?”

Pagi jangan dipaksa kepanasan.
Sore jangan dipaksa mengantre.
Malam jangan dipaksa hidup dalam kegelapan.

Itulah kritik sederhana dari masyarakat yang sebenarnya hanya ingin hidup layak di negeri sendiri.