Jakarta, Netral.co.id – Pernyataan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang mengkritik kebiasaan perubahan regulasi tiap kali kepemimpinan nasional berganti, mendapat tanggapan dari Partai Golkar. Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji, menyebut hal tersebut sebagai dinamika yang wajar selama tetap berada dalam koridor konstitusional dan demi kesejahteraan rakyat.

“Setiap presiden memang punya prioritas masing-masing. Wajar bila kebijakannya berganti. Yang penting tetap satu arah: kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Baca Juga: Haji Isam Muncul di Barisan Terdepan Saat Prabowo Temui Bill Gates, Tanda Peran Strategis?

Ia menambahkan, perubahan kebijakan idealnya tidak bersifat sporadis dan tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang. Menurutnya, panduan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat berperan sebagai semacam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) versi baru.

“Ini yang harus disusun serius agar setiap presiden tetap berjalan dalam rel yang telah disepakati,” tambah Sarmuji.

Sebelumnya, Megawati melontarkan kritik dalam pidatonya pada acara Trisakti Tourism Award di Jakarta, Kamis (8/5). Ia menyayangkan setiap pergantian pemimpin selalu disertai dengan perubahan aturan yang dinilai tidak konsisten.

“Gawat ini republik ini. Maunya itu opo. Aturan bolak-balik gonta-ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,” kata Megawati dengan nada satir.

Ia juga mengimbau agar kebijakan yang sudah berjalan baik tak serta-merta diubah hanya karena pergantian pejabat atau presiden. “Mbok ya satu kali saja, dret… Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan,” ujarnya.

Namun, kritik ini menuai sorotan balik. Megawati dinilai pernah melakukan hal serupa saat menjabat Presiden, yakni menghentikan kebijakan personal guarantee (jaminan pribadi) bagi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang digagas oleh Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Baca Juga: Jokowi Tepis Isu “Matahari Kembar”: “Matahari Hanya Satu, Presiden Prabowo Subianto”

Ekonom senior (alm.) Rizal Ramli pada 2017 pernah menyebut bahwa di era Megawati, kebijakan personal guarantee tersebut dihentikan. Padahal, menurut Rizal, kebijakan itu memberi posisi tawar kuat bagi negara agar para obligor dan keturunannya bertanggung jawab penuh atas pelunasan utang.

“Begitu Gus Dur dimakzulkan dan Megawati naik, kebijakan itu tidak dilanjutkan. Akibatnya, negara kehilangan kekuatan dalam menagih utang,” kata Rizal kala itu.

Kritik dan respons ini memperlihatkan betapa konsistensi kebijakan publik menjadi isu yang terus relevan di tengah dinamika politik dan pemerintahan. Apalagi menjelang transisi kepemimpinan nasional, wacana kesinambungan arah pembangunan kembali mencuat ke permukaan.