Jakarta, Netral.co.id – Kritikan eks Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) soal pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai terbukti dengan adanya kendala rendahnya serapan anggaran dan gaji pegawai masih belum cair hingga saat ini.

Hal tersebut terbukti usai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkap fakta mengejutkan di tengah rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI.

Dimana mengelola anggaran Rp71 triliun untuk BGN itu, namun hingga kini belum membayarkan gaji seluruh pegawainya.

“Badan Gizi memiliki anggaran Rp71 triliun, dan sampai hari ini baru bisa menyerap Rp2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen. Khusus untuk kepegawaian, baru 0,01 persen,” ujar Dadan dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa 6 Mei 2025.

Baca Juga : Wapres JK Kritik Program MBG Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menurutnya, seluruh pegawai struktural BGN hingga saat ini belum menerima haknya. “Perlu Bapak-Ibu ketahui, seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji,” tambahnya.

Apalagi, kata dia, anggaran yang sudah dicairkan baru digunakan untuk membayar sejumlah posisi teknis, seperti para sarjana penggerak pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan.

Bahkan, ia memperkirakan proses pembayaran gaji bagi pegawai struktural baru dapat terlaksana bulan ini atau bulan depan, seiring percepatan pencairan anggaran.

“Mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat,” jelasnya.

Sebelumnya, Eks Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai ada berbagai masalah yang mengiringi pelaksanaan program MBG, dipicu keberadaan BGN.

Ke depan, kata JK, pelaksanaan program MBG diserahkan kepada pemerintah daerah. Tidak hanya mati di tangan Badan Gizi Nasional saja.

“Evaluasi dalam tataran pelaksanaan. Kalau proyeknya, sudah benar itu. Kita dukung,” kata JK kepada wartawan, Jakarta, dikutip minggu 6 April 2025 lalu.

Untuk itu, JK menyarankan agar segera melakukan evaluasi yang mendesak dan substansial. Menurut JK, terkait keberadaan BGN selaku penyelenggara program MBG.

“Ya bagaimana, apakah dibutuhkan secara nasional (atau) dilokalkan?” ujar JK.

Apalagi kata JK, beban BGN terlalu berat bila harus menyelenggarakan MBG di seluruh wilayah hingga tingkat kecamatan. Untuk itu, JK menyarankan agar pelaksanaan program MBG bisa diberikan kepada daerah.

“Kalau ini kan BGN sampai ke kecamatan, mana bisa. Serahkan ke daerah saja pelaksanaan contohnya,” pungkas Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu.