Daerah Istimewa Surakarta, Netral.co.id – Jagat maya sedang dihebohkan atas unggahan Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KGPAA Hamengkunegoro.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom memiliki nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Mustiko adalah putra bungsu dari pasangan Pakubuwana XIII dengan GKR Pakubuwana dan seorang Putra Mahkota dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Melalui story Instagram miliknya, ia menuliskan kalimat yang resah dan penyesalan: “Nyesel gabung Republik“.

Tulisan dari kalangan darah biru ini segera menjadi viral di berbagai platform media sosial dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.

Tulisan pendek namun memuat keresahan seluruh masyarakar di bangsa ini.

Tidak hanya itu, KGPAA Hamengkunegoro juga menuliskan kalimat lain yang tak kalah tajam: “Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi,” Tulisnya.

Diteliti ulang, rupanya tulisannya sudah di hapus dari story Instagramnya, meskipun unggahan tersebut telah dihapus, jejak digitalnya sudah tersebar luas.

Salah satunya diunggah ulang oleh akun Twitter @BebySoSweet yang menambahkan narasi bahwa pernyataan tersebut mencerminkan penyesalan Keraton Surakarta bergabung dengan Republik Indonesia.

Asal Usul Kritik Tajam Putra Mahkota Keraton Surakarta

Perkataan mereka yang berdarah biru atas kebobrokan bangsa ini merupakan satu peringatan sekaligu mengafirmasi dugaan seluruh masyarakat atas sekagala macam informasi yang beredar tentang buruknya bangsa ini.

Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta Hadiningrat, KΡΑ Η Dany Nur Adiningrat, menjelaskan bahwa kritik KGPAA Hamengkunegoro berkaitan dengan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia.

Beberapa di antaranya adalah:

1.Kasus Pertamax oplosan yang menyebabkan kerugian negara hampir Rp1.000 triliun.

2.PHK massal di PT Sritex, yang tetap terjadi meskipun ada janji perlindungan dari pemerintah.

3.Kasus korupsi timah yang menyeret banyak pihak dengan nilai kerugian negara sangat besar.

4.Penanganan kasus pagar laut yang dinilai tidak tegas oleh pemerintah.

“Jadi itu kalau melihat unggahan beliau sebelumnya tentang BBM oplosan, PHK massal di Sritex, korupsi timah, serta kebijakan pemerintah yang tidak tegas dalam kasus pagar laut dan lain sebagainya. Mungkin itu yang melatarbelakangi beliau timbul unggahan seperti itu,” ujar Dany, Sabtu (1/3/2025).

Lebih lanjut, Dany menambahkan bahwa kritik tersebut juga berakar dari status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang hingga kini masih ditangguhkan oleh pemerintah.

Selain itu, hak-hak dan aset Keraton Solo yang belum diberikan turut menjadi pemicu kekecewaan.

“Tentang janji pemerintah terhadap Keraton Surakarta, bahwa Daerah Istimewa Surakarta ditangguhkan tetapi sampai sekarang belum diberikan hak-hak keraton, termasuk asetnya,” kata Dany.

“Mungkin ini pemikiran yang melatarbelakangi beliau untuk memberikan peringatan keras kepada pemerintah,” tambah Putra Mahkota Keraton Surakarta itu.

Reaksi Publik Atas Tulisan Tangan Berdarah biru

Masyarakat di media sosial menanggapi unggahan KGPAA Hamengkunegoro dengan beragam opini.

Sebagian mendukung kritik tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi negara, sementara yang lain mempertanyakan apakah pernyataan tersebut mewakili sikap resmi Keraton Surakarta.

Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, KGPAA Hamengkunegoro belum memberikan konfirmasi atau pernyataan resmi mengenai unggahan tersebut.

Dany menegaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh KGPAA Hamengkunegoro adalah bentuk kepedulian terhadap tata kelola negara.

“Ini adalah unggahan yang satir, yang baik dari beliau. Pemerintah harus menangkap pesan ini dengan lugas dan cerdas,” kata Dany.

Tidak hanya itu, Dany juga menerangkan bahwa apa yang disampaikan oleh pewaris darah Majapahit dan Kerajaan Mataram tersebut bukan asal-asalan.

“Seorang putra mahkota Keraton Surakarta yang merupakan pewaris darah Majapahit dan Kerajaan Mataram tentu tidak akan berbicara sembarangan. Ini adalah peringatan keras yang harus didengar,” tegasnya.

Menunggu Tanggapan Pemerintah

Kritikan ini tentu berdasar, sebagaimana diterangkan di atas. Lebih-lebih mulut dan tangan berdarah biru yang bicara dan menulis.

Untuk itu, pemerintah harus mampu menjawab sekian banyak tanggapan di atas. Tentu jawaban yang kita semua harapkan adalah alasan logis dari setiap kebijakan pemerintah.

Meski demikian, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait kritik yang disampaikan Putra Mahkota Keraton Surakarta ini.