IKN Alih Fungsi, Dari Markas Pemerintahan ke Lokasi Wisata, Ekonomi Veteran Geleng Kepala

Achmad Nur Hidayat hanya bisa geleng-geleng kepala manakala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pamerkan data 64 ribu wisatawan pelesiran ke IKN.

IKN ramai dikunjungi warga saat berlibur. (foto:dok)

Jakarta, Netral.co.idIbu kota Nusantara (IKN) alih fungsi, baru-baru ini mega proyek Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ramai dikunjungi wisatawan. Menanggapi fenomena itu, ekonomi UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat turut komentari.

Achmad Nur Hidayat hanya bisa geleng-geleng kepala manakala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pamerkan data 64 ribu wisatawan pelesiran ke IKN.

Padahal, pembanguan megaproyek IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) nilai investasinya nyaris Rp500 triliun. Tepatnya Rp466 triliun. Biaya yang super mahal untuk membangun sebuah kawasan wisata.

“Melihat besarnya animo masyarakat terhadap IKN, tampaknya memang mengesankan. Tapi kan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, bukan taman rekreasi. Katanya untuk pusat pemerintahan yang menelang anggaran besar,” kata Achmad Nur, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Matnur justru heran, OIKN membiarkan banyak wisatawan berkunjung ke IKN yang saat ini masih dalamproses pembangunan. Informasi ini, tak ubahnya upaya mengaburkan pandangan publik dari potensi persoalan yang lebih besar. Misalnya, aspek keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan proyek IKN yang terlanjut dibiayai APBN dalam jumlah besar.

“Sebenarnya ini pencitraan yang tidak perlu. Menjadikan KIPP sebagai destinasi wisata liburan, meski sementara, jelas merupakan sebuah penyimpangan dari tujuan awal dan fungsi utama kawasan tersebut,” ungkapnya.

Dia menilai, pembukaan akses IKN untuk masyarakat tidak bisa dijadikan alasan untuk pengawasan publik terhadap pembangunan tersebut. Menurut dia, pengawasan publik yang sesungguhnya memerlukan akses terhadap informasi hingga mekanisme formal untuk menyampaikan temuan, kritik, dan masukan yang nantinya ditindaklanjuti secara transparan oleh pemerintah.

“Wisata massal di KIPP IKN sama sekali tidak memenuhi kriteria tersebut. Ini lebih menyerupai turisme konstruksi ketimbang partisipasi publik yang substantif,” kata dia.

Sebelumnya, Otorita IKN menyampaikan kunjungan IKN melebihi 64 ribu orang sepanjang 27 Maret hingga 5 April 2025. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi mengatakan ada pengunjung dari mancanegara, seperti Brunei, Malaysia, Tiongkok, Eropa, dan Korea Selatan.

“IKN dibuka untuk masyarakat luas agar dapat menyaksikan langsung perkembangan pembangunan Nusantara,” kata Thomas, Senin (7/5/2025).

Adapun dalam catatan Otorita IKN, kunjungan periode 27 Maret hingga 5 April 2025 mencapai puncaknya pada Kamis, 3 April, dengan kunjungan 14.104 orang. Sementara itu, kunjungan pada 1 April mencapai 8.219 orang; 2 April sebanyak 12.958 orang; 4 April sebanyak 10.215 orang; dan 5 April sebanyak 12.307 orang.

“Mereka datang untuk melihat langsung proses pembangunan IKN yang tengah berjalan sebagai bagian dari transformasi Indonesia menuju ibu kota politik,” ujar dia.

Comment