Jakarta, Netral.co.id — Media sosial diramaikan perdebatan tajam menyusul kabar sekelompok purnawirawan jenderal TNI mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengevaluasi dan mengganti Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan Netral.co.id di platform tiktok, Rabu 24 April 2025, ribuan warganet menumpahkan pendapat di kolom komentar akun @Netraldotcodotid yang memuat berita bertajuk “Ratusan Purnawirawan Desak MPR Ganti Gibran.” Sampai pukul 01.30 WIB, unggahan itu telah memperoleh lebih dari 2.300 tanda suka dan 1.700 komentar.

Pendukung pasangan Prabowo Subianto–Gibran mendominasi lini masa. Pengguna bernama Galatama111 menulis, “Saya dan keluarga serta 58 % rakyat memilih Prabowo–Gibran. Ngapain dengan mantan jenderal yang mau mengganti Gibran?” Komentar serupa datang dari akun Monolog yang menilai desakan tersebut “tidak masuk akal” karena “suara mayoritas rakyat Indonesia bisa dikalahkan suara purnawirawan TNI.”

Baca Juga : Ratusan Jendral TNI Desak MPR Ganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Sebagian lain menyoal motif politik. Akun Bang Obie menyebut para purnawirawan itu “pendukung Anies,” sementara Ristaa menanggapi sinis dengan kalimat, “Kasihan, ternaknya Anies segitunya nyari kerjaan junjungannya.” Klaim partisan tersebut mendapat puluhan suka, namun juga menuai sanggahan di balasan komentar.

Ada pula warganet yang menilai kritik terhadap keluarga Presiden Joko Widodo terlalu berlebihan. “Kenapa yang diserang terus‑terusan kok keluarganya Pak Jokowi?” tanya Aris Setiawan, mendapat 85 tanda suka dan puluhan balasan.

Di sisi lain, kelompok netizen pro‑pergantian memandang langkah purnawirawan TNI sah‑sah saja. “Ya betul itu, Gibran digantiin aja,” tulis akun Kang Ghosting. Pengguna ice_juice_jbj berargumen, “Kalau mau ganti Gibran, ganti juga Pak Prabowo—Prabowo menang karena ada Gibran.” Kendati jumlahnya lebih sedikit, komentar pro‑pergantian memicu diskusi panjang—terlihat dari balasan yang mencapai puluhan respons.

Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia, Ade Putra, menilai polaritas percakapan menandakan isu legitimasi hasil Pemilu 2024 masih sensitif.

“Media sosial memperlihatkan bagaimana legitimasi electoral kerap dipertentangkan dengan manuver elite, termasuk purnawirawan. Pemerintah dan MPR perlu transparan menjelaskan mekanisme konstitusional agar tidak menambah spekulasi,” ujar Ade ketika dihubungi, Rabu malam.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak MPR belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi surat desakan purnawirawan. Tim Kampanye Nasional Prabowo–Gibran juga belum merespons permintaan konfirmasi Netral.co.id.