Jakarta, Netral.co.id – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengusulkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Usulan ini disampaikan di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

Menurut Cak Imin, kementerian baru tersebut nantinya akan dipisahkan dari Kementerian Agama (Kemenag) guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

“Setiap pelaksanaan (ibadah haji dan umrah), saya mencatat beberapa perbaikan yang perlu dilakukan. Salah satu usulan utama sejak awal adalah pemisahan Kementerian Agama dengan Kementerian Haji. Ini merupakan bagian dari revolusi penyelenggaraan,” ujar Cak Imin dalam diskusi publik mengenai revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Cak Imin menambahkan bahwa langkah menuju pembentukan kementerian tersebut sebenarnya sudah dimulai oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pendirian Badan Penyelenggara Haji. Namun, ia berharap badan tersebut dapat ditingkatkan menjadi kementerian tersendiri.

“Alhamdulillah, Pak Prabowo telah memulai meskipun masih setengah revolusi, yakni dengan adanya Badan Penyelenggara Haji. Namun, kita berharap dalam revisi UU Haji nanti, badan ini bisa ditingkatkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga pihak yang berperan dalam penyelenggaraan haji, yakni kementerian, pengelola keuangan haji, serta lembaga pelaksana di daerah dan lokasi haji. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya revolusi dalam sistem penyelenggaraan haji agar lebih efisien dan efektif.

“Kementerian ini nantinya akan menjadi bagian dari revolusi penyelenggaraan haji,” tambahnya.

Meski demikian, Cak Imin menekankan bahwa diskusi mengenai hal ini masih terbuka dan ia berharap dapat muncul berbagai ide baru untuk meningkatkan sistem penyelenggaraan haji di masa mendatang.

“Diskusi ini sangat penting, terutama mengingat pelaksanaan ibadah haji yang semakin dekat. Kita ingin mendapatkan masukan yang strategis agar penyelenggaraan haji berjalan lancar dan sukses,” ujar Cak Imin.

Ia pun mengingatkan bahwa keberangkatan kloter pertama jemaah haji dijadwalkan pada 2 Mei mendatang, sehingga persiapan harus dilakukan secara optimal guna memastikan kelancaran ibadah tersebut.

“Diskusi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan penting agar seluruh penyelenggaraan haji yang akan datang dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.