Netral.co.id, Bulukumba – Demi optimalkan pelayanan, Direktur RSUD HA Sulthan Daeng Radja (HASDR) Bulukumba, dr Rizal Ridwan Dappi langsung bentuk tim terpadu.

dr. Rizal bergerak cepat, untuk mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bulukumba. Hal tersebut merupakan langkah mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba.

dr. Rizal mengaku, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan terdepan dibutuhkan komitmen, kerja keras dan tentunya kolaborasi antara seluruh stakeholder. Tentunya untuk menjawab semua itu dirinya bersama pihak terkait membentuk tim terpadu.

“Alhamdulillah hari ini kita undang beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, termasuk Baznas. Kita bahas pelayanan kesehatan masyarakat,” kata dr. Rizal dalam sambutannya, di lantai 2 Aula pertemuan RSUD HASDR Bulukumba, Rabu, 6 Juli 2022.

Menurut Rizal, mengoptimalkan pelayanan kesehatan, khususnya masyarakat kurang mampu, merupakan tanggung jawab bersama.

“Tanggungjawab itu, katanya tak hanya RSUD saja, tapi semua stakeholder terkait, harus ikut berperan aktif,” ungkapnya.

Baca Juga: RSUD HASDR Gelar Orientasi Demi Tingkatkan Mutu Pelayanan 

Selama ini tambah Rizal, yang selalu menjadi sorotan pada pelayanan kesehatan adalah RSUD. Padahal, ada beberapa variabel dan pendekatan-pendekatan yang harus dicermati, sebelum menarik suatu kesimpulan.

“Kita di RSUD pasti bekerja secara profesional sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Di pundak kami, ada sumpah janji profesi,” tuturnya.

Rizal berharap semua stakeholder terkait, dapat menyatukan persepsi, sekaligus memantapkan langkah-langkah strategis dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan.

“Hasil pertemuan ini, akan kita tindaklanjuti lagi dan diperluas. Saya kira, penting juga kehadiran DPMD. Sebab, kunci Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) ada sama Kepala Desa,” jelasnya.

Kepala Disdukcapil Bulukumba, Dedi Rahmadi mengaku salut dengan terobosan yang akan dilakukan Direktur RSUD untuk membentuk Tim Terpadu. Ia menilai langkah tersebut, sangat tepat.

“Saya kira, memang butuh kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Apalagi, yang tak kalah penting menurut saya, yang harus dibahas adalah SKTM,” katanya.

Dedi menyarankan agar ke depan, tak ada lagi pasien di RSUD yang keluar paksa, hanya karena ingin mengurus administrasi kependudukan (adminduk) yang dipersyaratkan.

Baca Juga: Angin Segar Bagi Warga Bulukumba, RSUD HASDR Bisa Layani Operasi Bedah Syaraf  

“Jadi saran saya, ada semacam loket pengaduan (customer service) di RSUD. Pasien atau keluarga pasien yang tidak memiliki adminduk, tak perlu lagi ke Dukcapil. Cukup di loket itu. Nanti tim atau petugas di situ yang menghubungi Dukcapil dan petugas kami yang akan jemput bola ke RSUD,” katanya.

Pimpinan Baznas Bulukumba bidang Pendistribusian, Muhammad Yusuf Shandy menyebut bahwa jumlah permohonan masyarakat untuk bantuan kesehatan di RSUD tahun 2022, meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Mungkin karena anggapannya orang bahwa Baznas banyak uang. Ada Rp600 juta lebih per bulan dari zakat profesi ASN. Meski angka itu terus berkurang, seiring dengan adanya ASN yang pensiun setiap bulan,” ujarnya.

Yusuf Shandy mencontohkan, pernah satu ketika masuk permohonan bantuan ke Baznas. Namun, setelah diasesmen dan diverifikasi, ternyata pemohon tak sesuai kualifikasi untuk menerima bantuan.

“Setelah kami asesmen dan verifikasi, ternyata yang bersangkutan punya 1 mobil, 3 motor dan rumahnya bagus. Terpaksa kami angkut pulang semua bantuan saat itu. Kami tak mau bernegosiasi,” tukasnya.

Olehnya kata Yusuf Shandy, memang perlu adanya tim terpadu, sehingga kejadian-kejadian seperti yang dicontohkan, tak terjadi lagi.

Sementara itu, Kabid Linjamsos Dinsos Bulukumba, Irwan mengurai kuota BPJS bagi warga tidak mampu yang dibayarkan oleh Pemda melalui APBD, hanya 80 ribu.

“Kalau warga tak mampu tapi tak masuk di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), maka kami dorong ke Baznas. Tapi, tetap kami berikan rekomendasi,” katanya.