Mentan Amran Bongkar Tekanan Elite: Tak Ada Ampun Untuk Korupsi Di Kementan

Jakarta, Netral.co.id – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan adanya tekanan dari sejumlah pihak, termasuk pejabat negara, yang mencoba melobi agar dirinya memaafkan seorang pengamat yang diduga terlibat dalam proyek fiktif bernilai miliaran rupiah di lingkungan Kementerian Pertanian.

“Mereka datang dan meminta saya memaafkan. Tapi saya tegaskan, tidak bisa. Ini soal membela kepentingan rakyat kecil,” ujar Amran, di kutip Netral.co.id dari ANTARA, Jumat (18/4/2025).

Pengamat tersebut dituding menyebarkan opini tanpa landasan kuat dan ikut terlibat dalam praktik proyek fiktif senilai Rp5 miliar.

Amran menolak berkompromi, menegaskan bahwa persoalan ini bukan urusan pribadi yang bisa diselesaikan dengan damai, melainkan menyangkut kepentingan publik.

“Yang minta saya lunak itu bukan satu dua orang. Tapi saya tidak akan bergeser dari posisi saya. Ini demi rakyat, bukan demi saya,” ucapnya tegas.

Amran menyatakan bahwa ia memilih untuk tetap berpihak pada petani dan masyarakat kecil yang menjadi korban dari praktik-praktik tidak sehat tersebut.

Ia menganggap sikap tegasnya sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap bangsa.

“Kalau sikap ini harus dibayar mahal, saya siap. Yang penting saya tidak khianati petani dan negara,” tambahnya.

Lebih jauh, ia mengkritik adanya praktik ‘drama’ dalam birokrasi yang menurutnya hanya mencederai kepercayaan publik.

Ia menyerukan kepada para pejabat untuk berhenti berpura-pura dan berani bersikap jujur.

“Berhenti menzalimi rakyat. Tak perlu ada sandiwara. Semua akan dimintai pertanggungjawaban, cepat atau lambat,” katanya.

Amran tak menyebut secara gamblang identitas pengamat yang dimaksud, namun mengindikasikan bahwa sosok tersebut adalah seorang akademisi dari universitas ternama, yang sebelumnya juga pernah menerima proyek dari Kementan.

Audit internal kementerian menemukan setidaknya 23 pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Beberapa di antaranya meliputi barang yang tidak digunakan serta pelaksanaan proyek yang tak sesuai kontrak.

“Sejak saya kembali menjabat, tidak ada lagi tempat bagi praktik korupsi. Mungkin karena itu, muncul kritik-kritik tajam yang bernuansa pribadi,” ujar Amran.

Ia menegaskan bahwa kementeriannya terbuka terhadap kritik selama berbasis data dan membangun. Namun, ia tak akan memberi ruang bagi tindakan yang merugikan negara.

“Integritas adalah harga mati. Siapa pun yang bermain-main dengan korupsi, baik itu pengamat, rekanan, atau pejabat internal, akan kami tindak tegas. Tak ada yang kebal hukum,” tutup Amran.