Jakarta, Netral.co.id – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, menyebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi beban bagi negara karena keterbatasan anggaran dalam pengelolaannya.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat Komisi II DPR bersama pemerintah terkait efisiensi anggaran di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025).

“Penerimaan PPPK ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri, dan ini linear ke daerah,” ujar Taufan dalam rapat tersebut.

Taufan menjelaskan bahwa persoalan PPPK berkaitan erat dengan kemampuan fiskal daerah yang berbeda-beda. Ia menegaskan bahwa tidak semua daerah memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk merealisasikan kebijakan ini.

“Artinya, persoalan PPPK ini memang negara harus hadir, tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan,” katanya.

Namun, ia juga menambahkan bahwa ada beberapa daerah yang memiliki kemampuan fiskal cukup baik untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

“Saya harus mengatakan bahwa tidak semua daerah tidak mampu merealisasikan kebijakan PPPK ini. Banyak daerah yang memiliki kemampuan fiskal,” tambahnya.

Pernyataan Taufan Pawe tersebut kemudian menuai kritik dari berbagai pihak dan menjadi perbincangan publik.

Menyikapi kontroversi yang muncul, Taufan akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

“Saya memohon maaf atas statement saya, semoga menjadi pembelajaran bagi saya pribadi,” ujarnya.

Polemik terkait status dan keberlanjutan PPPK terus menjadi perhatian, terutama dalam konteks kebijakan pemerintah mengenai tenaga kerja aparatur sipil negara.