Jakarta, Netral.co.id – Sekitar 52 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dijadwalkan mengikuti retret gelombang kedua yang akan digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor pada Juni 2025. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari retret sebelumnya yang dilaksanakan di Magelang.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa peserta retret kali ini adalah kepala daerah yang belum mengikuti retret sebelumnya, termasuk yang baru dilantik pasca pemungutan suara ulang (PSU).

“Insyaallah, kepala daerah yang belum sempat mengikuti retret di Magelang maupun yang baru saja dilantik akan ikut serta dalam gelombang kedua ini,” ujar Bima, Jumat (30/5/2025).

Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Kemendagri Pangkas Durasi Retreat Kepala Daerah Jadi 7 Hari

Bima menjelaskan bahwa kegiatan tersebut ditujukan bagi bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang telah resmi menjabat. Ia menambahkan, konsep kegiatan telah disusun dan kini tengah menunggu persetujuan dari Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Dalam Negeri.

“Rancangannya sudah siap. Kami tinggal menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan,” katanya.

Terkait lokasi, IPDN Jatinangor menjadi opsi utama setelah Magelang. Namun, Bima menyebutkan bahwa tempat lain juga masih dipertimbangkan, bergantung pada jumlah peserta.

“Pesertanya tidak sebanyak gelombang pertama, jadi tempat pelaksanaan bisa lebih fleksibel. Yang penting, pembekalan harus segera dilakukan untuk menyelaraskan visi dan program prioritas pemerintah pusat,” jelasnya.

Baca Juga: Ketika Menantu Jokowi Bobby Nasution Ikut Retreat Akmil

Meski semula ditargetkan berlangsung pada Mei 2025, Bima menyatakan bahwa jadwal retret masih dalam tahap penyesuaian dengan agenda pemerintahan agar tidak saling bertabrakan.

“Kami sedang mencari waktu yang tepat agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan di daerah,” tambahnya.

Retret ini merupakan bagian dari strategi Kemendagri untuk menyatukan arah kepemimpinan daerah dengan kebijakan nasional, terutama bagi para pemimpin baru hasil Pilkada serentak 2024.