Netral.co.id – Pemungutan Suara Ulang (PSU) menjadi bagian penting dalam menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia. Berikut ini adalah perkembangan terbaru terkait PSU dalam Pilkada 2025 yang mencakup PSU di seluruh daerah, sebagian daerah, dan permohonan yang ditolak oleh penyelenggara pemilu.

1. PSU di Seluruh Daerah

Beberapa daerah akan melaksanakan PSU secara menyeluruh akibat pelanggaran administratif atau pelanggaran lainnya yang memengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan.

1. Kota Banjar baru 25 April 2025
2. Kab. Pasaman 25 April 2025
3. Kab. Mahakam Ulu 25 Mei 2025
4. Kab. Boven Digoel 23 Agustus 2025
5. Kab. Tasikmalaya 25 April 2025
6. Kab. Magetan 26 Maret 2025
7. Prov. Papua 23 Agustus 2025
8. Kab. Empat Lawang 25 April 2025
9. Kab. Serang 25 April 2025
10. Kab. Pesawaran 25 Mei 2025
11. Kab. Kutai Kartanegara 25 April 2025
12. Kab. Gorontalo Utara 25 April 2025
13. Kab. Bengkulu Selatan 25 April 2025
14. Kota Palopo 25 Mei 2025
15. Kab. Parigi Moutong 25 April 2025

2. PSU di Sebagian Daerah

PSU sebagian daerah dilakukan di beberapa TPS yang mengalami pelanggaran, tanpa memengaruhi keseluruhan wilayah pemilihan.

1. Kab. Barito Utara TPS 1 Kel. Melayau & TPS 4 Desa Malawanken 26 Maret 2025
2. Kab. Buru TPS 1 Desa Debowae & PUSS di TPS 19 Desa Namlea 10 April 2025
3. Kab. Bangka Barat TPS 1, 2, 3, 4 Desa Sinar Manik 26 Maret 2025
4. Kota Sabang TPS 02 Desa Paya Seunara 10 April 2025
5. Kab. Kepulauan Talaud Seluruh TPS di Kec. Essang 10 April 2025
6. Kab. Banggai Seluruh TPS di Kec. Toili & Kec. Simpang Raya 10 April 2025
7. Kab. Bungo 21 TPS di 6 Kelurahan 10 April 2025
8. Kab. Siak 2 TPS & TPS Loksus untuk pasien dan petugas RSUD Tengku Rafian 26 Maret 2025
9. Kab. Pulau Taliabu 9 TPS 10 April 2025

3. Permohonan PSU yang Ditolak

Beberapa permohonan PSU tidak dikabulkan setelah dilakukan peninjauan oleh penyelenggara pemilu, karena dinilai tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan PSU.

1. Kab. Pasaman Barat
2. Kab. Puncak
3. Kab. Jeneponto
4. Kab. Mimika
5. Kab. Halmahera Utara
6. Prov. Papua Pegunungan
7. Kab. Mandailing Natal
8. Kab. Berau9. Prov. Bangka Belitung
9. Kab. Aceh Timur
10. Kab. Lamandau
11. Kab. Buton Tengah
12. Kab. Belu
13. Kab. Pamekasan

4. Analisis dan Dampak PSU

Tingkat Kepercayaan Publik: Banyaknya PSU, baik secara keseluruhan maupun sebagian, menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga integritas pemilu. Hal ini dapat berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu.

Kesiapan Logistik dan Keamanan: Pelaksanaan PSU memerlukan koordinasi logistik dan keamanan yang ketat untuk memastikan proses berjalan lancar dan adil.

Dampak Politik: PSU di daerah strategis seperti Provinsi Papua dan beberapa kabupaten di Sumatera serta Kalimantan menunjukkan potensi perubahan peta kekuatan politik pasca PSU.

PSU menjadi langkah penting dalam memastikan hasil Pilkada mencerminkan pilihan rakyat yang jujur dan adil. Dengan adanya pemantauan ketat dari penyelenggara pemilu, diharapkan PSU dapat berjalan lancar dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Masyarakat diharapkan untuk tetap aktif mengawasi jalannya PSU dan memastikan setiap suara dihitung dengan benar.