Makassar, Netral.co.id – Pemerintah Kota Makassar menetapkan kebijakan baru yang mewajibkan setiap hotel, supermarket, dan pusat ritel yang akan beroperasi di wilayahnya untuk bermitra dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Kebijakan ini diumumkan dalam peluncuran Gerai UMKM di Hotel Gammara, Selasa, 10 Juni 2025, yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta Ketua TP PKK Melinda Aksa.

“Kami ingin setiap pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan di Makassar turut menghadirkan UMKM lokal. Ini akan kami jadikan bagian dari syarat perizinan,” ujar Munafri dalam sambutannya.

Gerai UMKM tersebut, menurut Munafri, menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem usaha kecil di Makassar dengan cara memperluas akses promosi, pemasaran, hingga distribusi produk.

Ia menegaskan bahwa produk yang dipasarkan harus asli Makassar dan bukan titipan dari luar daerah.

Baca Juga : Wali Kota Appi Dorong Percepatan Pembangunan Jembatan Barombong

Selain menjadi bagian dari perizinan usaha, Pemkot Makassar juga akan mengintegrasikan UMKM dalam sistem belanja barang dan jasa pemerintah, termasuk pelaksanaan event berskala besar.

“Seluruh kegiatan Pemkot, dari event hingga belanja rutin, akan melibatkan UMKM. Ini bentuk konkret dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan,” lanjut Munafri.

Pemkot juga tengah menyiapkan model pemasaran berbasis lokasi, seperti penyediaan gerai UMKM di hotel-hotel agar wisatawan bisa membeli langsung produk lokal tanpa harus meninggalkan tempat menginap.

“Konsepnya, tamu hotel bisa order langsung dan ambil di lobby saat check-out. Sistemnya akan terintegrasi,” katanya.

Sebagai bagian dari strategi memperluas pasar UMKM, Munafri juga mengungkapkan rencana penyelenggaraan event nasional dan internasional secara rutin setiap bulan di Makassar.

Agenda seperti Makassar Half Marathon (MHM) dan program selama Ramadan disebut menjadi momentum besar untuk menampilkan potensi lokal.

“Kami ingin Makassar menjadi tuan rumah berbagai agenda komunitas besar. Ini bukan hanya soal pariwisata, tapi soal membangun panggung yang konsisten untuk UMKM lokal,” tutup Munafri.

Pemkot juga berencana memberikan sertifikat resmi kepada para pelaku UMKM yang tergabung dalam program tersebut sebagai bentuk legitimasi dan penguatan kapasitas usaha.