MAKASSAR – Ketua Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Hasrul Kaharuddin, angkat bicara terkait dugaan tindak pidana penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah pimpinan maupun tokoh lainnya.

Hasrul menilai, persoalan tersebut merupakan perkara serius yang tidak boleh dipandang sebagai masalah biasa.

Sebab, dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak hanya menyangkut keamanan pribadi Presiden, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan informasi strategis dan kedaulatan negara.

Menurutnya, keamanan kepala negara merupakan bagian penting dari sistem keamanan nasional yang harus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.

“Kami memandang persoalan ini harus menjadi perhatian serius. Jika benar terjadi penyadapan dan akses ilegal terhadap Kepala Negara, maka hal tersebut merupakan ancaman terhadap keamanan informasi negara yang harus diusut secara menyeluruh,” tegas Hasrul.

Ia mendesak aparat penegak hukum agar mengungkap secara terang benderang pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk motif, pola, serta kemungkinan adanya pihak lain di balik peristiwa tersebut.

Hasrul juga meminta agar proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai persoalan sebesar ini berhenti tanpa kejelasan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” ujarnya.

Selain mendorong pengusutan kasus, Hasrul meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan digital, khususnya perlindungan komunikasi dan informasi strategis yang berkaitan dengan lembaga kepresidenan.

Menurutnya, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan sistem pertahanan siber yang kuat agar berbagai bentuk ancaman digital dapat diantisipasi.

Lebih lanjut, Hasrul mengajak seluruh elemen pemuda untuk tidak bersikap apatis terhadap persoalan yang menyangkut keamanan negara.

Ia menegaskan, pemuda harus mengambil peran dalam menjaga stabilitas nasional dengan tetap mengedepankan sikap kritis, konstitusional, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Pemuda harus hadir menjaga kepentingan bangsa dan negara. Kita mendukung pengungkapan kasus ini secara objektif, tetapi tetap menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah,” tutupnya. (*)