Makassar, Netral.co.id, – Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pemkab Pangkep) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Opini tertinggi dalam audit keuangan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bentuk pengakuan terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Senin 26 Mei 2025, oleh Kepala BPK Perwakilan Sulsel Winner Franky Halomoan Manalu, dan diterima langsung oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (MYL), didampingi Ketua DPRD Pangkep Haris Gani.

Bupati Pangkep mengungkapkan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras jajaran pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik.

Baca Juga: Pemkab Pangkep Bangun Perpustakaan Standar Nasional

“Alhamdulillah, Pangkep kembali menerima opini WTP. Ini sudah yang ke-14 kalinya, dan 13 di antaranya diraih secara berturut-turut. Ini adalah hasil sinergi dan komitmen kami dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik,” ujarnya.

Bupati dua periode itu juga menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pembinaan dan pengawasannya selama ini, serta menegaskan komitmen Pemkab untuk terus menindaklanjuti setiap temuan audit.

“Insyaallah, kami Pemkab Pangkep akan menindaklanjuti temuan-temuan BPK agar pengelolaan keuangan semakin baik ke depannya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangkep, Asri, menyampaikan bahwa pencapaian opini WTP ke-14 ini merupakan buah dari kerja kolektif dan koordinasi lintas sektor.

“WTP ke-14 ini berhasil kami pertahankan berkat kerja sama yang solid antara seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta arahan dari pimpinan daerah. Pembinaan dari BPK dan BPKP juga sangat membantu kami,” jelas Asri.

Baca Juga: Bupati MYL Resmikan Tambahan Rute KMP Arwana

Ia juga menekankan bahwa opini WTP mencerminkan laporan keuangan yang telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

“Mempertahankan WTP bukan sekadar prestasi, tapi juga kewajiban dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas,” tutupnya.

Dengan capaian ini, Pemkab Pangkep memperkuat komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. (*)