Jakarta, Netral.co.id – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, melontarkan kritik keras terhadap lemahnya pengawasan dan tata kelola tempat hiburan malam (THM) menyusul insiden penembakan fatal di sebuah THM di Samarinda, Kalimantan Timur. Ia menuntut pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Polri, segera turun tangan mengevaluasi sistem keamanan dan perizinan tempat-tempat hiburan serupa.

“Tempat hiburan malam tak boleh menjadi sarang kejahatan atau ajang unjuk kekuasaan bersenjata,” ujar Abdullah di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Abdullah menilai lemahnya koordinasi antaraparat, buruknya SOP pengamanan, dan minimnya pengawasan dari pengelola THM menjadi celah subur bagi tindak kekerasan dan kriminalitas.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Masih Mandek? Golkar Lempar Bola ke Pemerintah

Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap ancaman yang muncul dari sektor hiburan malam yang semestinya menjadi ruang rekreasi, bukan medan konflik.

Tak hanya aparat, ia menuntut pertanggungjawaban langsung dari manajemen THM yang menjadi lokasi kejahatan. “Pemilik dan pengelola tidak bisa cuci tangan. Mereka punya kewajiban moral dan hukum untuk menjamin keamanan lingkungan usahanya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abdullah menyerukan peninjauan ulang terhadap regulasi yang mengatur operasional THM. Menurutnya, jika perlu, dilakukan revisi terhadap peraturan daerah yang longgar dalam aspek pengawasan dan sanksi.

“Jika pengawasan lemah dan penegakan hukum tak tegas, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada negara. Ini soal ketertiban publik yang tak boleh ditawar,” tandasnya.