banner 10250x250

Garda Tipikor Tantang KPK Usut Tuntas Kasus Lili Pintauli Siregar

Netral.co.id
Garda Tipikor berunjuk rasa di bawah jalan layang Fly Over, perempatan Jl Urip Sumoharjo - AP Pettarani Makassar Jumat 9 Desember 2022 siang. Dok Netral.co.id

Netral.co.id, Makassar – Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (Garda Tipikor) tantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usut tuntas dugaan kasus Lili Pintauli Siregar.

Tuntutan tersebut disampakan dalam aksi serentak peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia. Mereka hadir dengan dress hitam-hitam sembari membentangkan spanduk.

Garda Tipikor berunjuk rasa di bawah jalan layang Fly Over, perempatan Jl Urip Sumoharjo – AP Pettarani Makassar Jumat 9 Desember 2022 siang.

Dari pantauan vava.news, tampak puluhan mahasiswa silih berganti melakukan orasi di bawah Flyover Makassar. Bukan hanya itu, mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal yang memperagakan sikap buruk koruptor.

Massa aksi menutup setengah jalan dan membakar ban mobil. Selain itu, terlihat aktivis mahasiswa membawa umbul-umbul dengan beragam tulisan unik.

Di antaranya, vonis terlalu rendah serta adab kotor seekor koruptor. Tampak juga bertuliskan, penjara koruptor lebih mewah dari kamar kost ku.

Berikut tuntutan anti korupsi sedunia 2022, Garda Tipikor menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mengecam segala bentuk pelemahan terhadap pemberantasan korupsi

2. Mengecam pengesahan Undang-Undang Pemasyarakatan yang mempermudah pemberian remisi bagi koruptor.

3. Mengecam Pengesahan RKUHP yang merekodifikasi delik Tipikor

4. Mendesak Pemerintah untuk segera merivisi Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Mendesak KPK untuk mengusut kasus Lili Pintauli Siregar yang terindikasi menerima korupsi

6. Mendesak diadakannya reformasi birokrasi peradilan yang korup

7. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas segala kasus korupsi di Sulawesi Selatan

Diketahui, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar belum lama ini sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo untuk mengundurkan diri.

Sebelum mengundurkan diri, Lili menjadi sorotan publik karena beberapa perbuatannya yang dinilai kontroversial.

Kabar pengunduran diri Lili sempat berembus pada pekan lalu, seiring dengan munculnya jadwal sidang etik oleh Dewan Pengawas KPK.

Sidang etik yang kedua terhadap Lili dilakukan terkait dugaan penerimaan akomodasi penginapan dan tiket nonton MotoGP Mandalika dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lantas apa latar belakang Lili sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua KPK? Sebelum malang melintang di lembaga pemerintah, Lili merupakan seorang advokat. Lili lahir pada 9 Februari 1966 di Tanjung Pandan, Bangka Belitung (kini Provinsi Kepulauan Riau).

Perempuan asal Sumatera Utara itu merupakan sarjana dan magister hukum lulusan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan.

Lili mengawali kariernya di bidang hukum pada 1991-1992 dengan menjadi asisten pembela umum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Lantas pada 1992-1993 Lili bekerja di kantor advokat Asamta Parangiunangis, SH & Associates.

Setahun kemudian, Lili mulai aktif di Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan hingga menjadi Direktur Eksekutif Pusbakumi pada 1999-2002.

Karena kegiatannya di dunia hukum, Lili kemudian lolos seleksi menjadi Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama dua periode, mulai dari 2008-2013 hingga 2013-2018.

Di masa tugas kedua di LPSK, Lili turut menempati posisi penanggung jawab Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.

Dewas Menanti Kejutan Setelah menyelesaikan masa tugas di LPSK, Lili kemudian membuka kantor konsultan hukum pribadi.

Kariernya di lembaga pemerintah moncer karena Lili terpilih menjadi Komisioner atau Wakil Ketua KPK dengan masa jabatan mulai 2019-2023.

Dia merupakan perempuan kedua yang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK setelah Basaria Panjaitan pada periode 2015-2019. Karier Lili di KPK berakhir setelah memutuskan mengundurkan diri.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mengungkapkan, Lili telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Jokowi.

“Surat pengunduran diri Lili Pintauli Siregar telah diterima oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah menandatangani Keppres Pemberhentian LPS,” kata Faldo kepada wartawan, Senin 11 Juli 2022.

Selama Menjabat Wakil Ketua KPK Lili kembali menjadi sorotan karena skandal dugaan gratifikasi fasilitas menyaksikan MotoGP Mandalika dan penginapan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 16-22 Maret 2022 lalu. Salah satu pihak yang diduga memberi gratifikasi kepada Lili adalah PT Pertamina (Persero).

Dewas KPK sudah memeriksa Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, terkait dugaan gratifikasi kepada Lili. Hari ini giliran Lili yang menjalani sidang etik oleh Dewas KPK.

Sebelumnya, Lili terbukti melakukan pelanggaran etika karena berkomunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dalam kasus suap lelang jabatan yang ditangani KPK. Atas pelanggaran itu, Dewas KPK memutuskan memotong gaji Lili sebesar 40 persen atau senilai Rp1,848 juta selama 12 bulan.