Makassar, Netral.co.id – Sekretaris Jenderal Dewan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (DEMA UINAM), Muhammad Mahadir, mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan untuk segera mengambil langkah tegas dalam menyikapi sejumlah persoalan yang tengah melanda kampus UIN Alauddin Makassar.

Menurut Mahadir, berbagai persoalan yang mencuat antara lain terkait dengan minimnya transparansi pengelolaan anggaran, keterbatasan fasilitas kampus, serta pembatasan kebebasan akademik dan demokrasi, yang berdampak serius pada kenyamanan dan kebebasan berekspresi mahasiswa.

“Kami telah berkali-kali menyampaikan aspirasi secara formal maupun aksi, tetapi belum ada respon yang konkret dari pihak kampus. Sudah saatnya DPRD, khususnya Komisi Pendidikan, mengambil peran aktif dalam penyelesaian masalah ini,” tegas Mahadir.

Baca Juga : Rektor UIN Alauddin Ancam Skorsing dan DO Mahasiswa Pelaku Bentrok

DEMA UINAM juga menyoroti sistem birokrasi di lingkungan kampus yang dinilai berbelit dan kurang responsif terhadap keluhan maupun usulan dari mahasiswa.

Situasi ini, kata Mahadir, memperburuk kondisi internal kampus dan menciptakan jarak antara pengambil kebijakan dan mahasiswa sebagai pihak terdampak langsung.

“Bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga kultur birokrasi yang tidak berpihak pada mahasiswa. Aspirasi sering kali diabaikan dan tidak mendapat tindak lanjut,” tambahnya.

Baca Juga : Depan Puluhan Guru Besar UIN Alauddin, Rektor Hamdan Juhannis Akui Prof Zudan Pemimpin yang Visioner

Mahadir menegaskan bahwa DPRD Sulsel memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk turut mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk di UIN Alauddin Makassar, yang merupakan institusi strategis di bawah Kementerian Agama.

“Kami berharap DPRD dapat mendorong terciptanya tata kelola kampus yang lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi seluruh civitas akademika,” ujarnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan dunia akademik, DEMA UINAM mengajak seluruh elemen mahasiswa serta masyarakat sipil untuk bersolidaritas dan mengawal proses penyelesaian masalah kampus secara kolektif.

“Kami tidak ingin kampus hanya menjadi institusi formal tanpa semangat kritis dan kebebasan berpendapat. Saatnya kita bersama-sama menciptakan iklim akademik yang sehat dan bermartabat,” tutup Mahadir.