Jakarta, Netral.co.id – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom melakukan pertemuan dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk membahas sejumlah isu strategis terkait penegakan hukum dan wacana legalisasi ganja serta kratom di Indonesia.

“Sebagai penegak hukum, kami menghormati hak asasi manusia. Karena itu, kami datang ke Kementerian HAM sebagai mitra strategis yang berwenang melakukan pembinaan terhadap isu-isu HAM di bawah Presiden,” ujar Marthinus kepada media usai pertemuan di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4).

Baca Juga: Camat Woja Persembahkan Penghargaan Sadar Hukum Dari Kemenkumham RI untuk Masyarakat Dompu

Marthinus menjelaskan bahwa konsultasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tindakan penegakan hukum, terutama terhadap pelanggaran narkotika, tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Penegakan hukum terhadap pengedar, pengguna, maupun pendekatan lain yang kami lakukan pasti membawa konsekuensi logis yang berkaitan dengan HAM. Oleh karena itu, kami ingin menjamin bahwa langkah-langkah kami tetap berkeadilan,” jelasnya.

Isu Legalisasi Ganja dan Kratom

Dalam pertemuan itu, isu legalisasi ganja dan kratom juga turut dibahas, mengingat sejumlah negara telah mengatur penggunaan kedua tanaman tersebut untuk kepentingan medis dan riset.

“Kami membicarakan isu legalisasi ganja dan kratom yang saat ini menjadi perhatian sejumlah pihak, terutama dalam konteks perbandingan dengan praktik di luar negeri dan keterkaitannya dengan hak asasi manusia,” tambah Marthinus.

HAM sebagai Landasan Kebijakan

Menteri HAM Natalius Pigai menyambut baik langkah konsultatif dari BNN dan menegaskan bahwa pendekatan berbasis HAM merupakan fondasi penting dalam kebijakan penanggulangan narkotika di Indonesia.

“Dalam Astacita, baik pada poin pertama tentang HAM maupun poin ketujuh tentang pemberantasan narkotika, kedua isu ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya jelas, yaitu untuk membangun peradaban bangsa,” ujar Pigai.

Baca Juga: Menteri HAM Pigai Pamer Capaian di 100 Hari Kerja Kabinet Prabowo Gibran

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar kebijakan narkotika tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan dan keadilan sosial sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.