MAKASSAR — Belum genap setengah periode memimpin Kota Makassar, Wali Kota Munafri Arifuddin atau Appi mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Makassar atas capaian pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 7,04 persen.

Apresiasi tersebut disampaikan Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, dalam Pemandangan Umum Fraksi atas Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9/2026).

Hartono mengatakan, pertumbuhan ekonomi Makassar menunjukkan tren positif dan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2026.

“Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang diperbarui pada 15 September 2026, ekonomi Kota Makassar tumbuh 6,61 persen secara year-on-year pada Triwulan I 2026. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 7,04 persen pada Triwulan II 2026,” kata Hartono.

Secara kumulatif, ekonomi Makassar pada semester pertama 2026 tumbuh 6,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut berada di atas target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2026 yang ditetapkan sebesar 6,43 persen.

Selain itu, Makassar tercatat memberikan kontribusi sebesar 15,25 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Sulawesi.

Menurut Hartono, capaian tersebut menunjukkan adanya akselerasi kinerja ekonomi Makassar di tengah berbagai tantangan perkotaan.

“Sehingga kami Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Wali Kota Munafri atas kinerja, khususnya penyampaian Nota Keuangan dan APBD Perubahan. Pertumbuhan ekonomi Makassar alhamdulillah berada di atas target RPJMD 2026,” ujarnya.

Meski mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi, Fraksi PKS meminta agar pertumbuhan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan.

PKS mendorong Pemkot Makassar memperkuat sejumlah agenda dalam APBD Perubahan 2026, mulai dari peningkatan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat, pengendalian belanja operasi, hingga perlindungan terhadap belanja produktif.

Fraksi PKS juga meminta pemerintah memprioritaskan pelayanan dasar dan penyelesaian persoalan perkotaan, termasuk banjir, drainase, jalan lingkungan, air bersih dan persampahan.

“Bagi Fraksi PKS, keberhasilan harus terlihat dari berkurangnya banjir dan genangan, membaiknya jalan dan drainase lingkungan, meluasnya akses air bersih, tertanganinya persoalan sampah, bertambahnya kesempatan kerja, serta menguatnya UMKM,” kata Hartono.

Selain itu, PKS menyoroti komposisi belanja dalam APBD Perubahan 2026. Belanja operasi meningkat sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen menjadi Rp4,33 triliun. Sementara belanja modal mengalami penurunan sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen menjadi Rp919 miliar.

Menurut Hartono, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan karena kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dasar masih cukup besar.

PKS juga meminta penjelasan lebih rinci terkait faktor utama penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos penerimaan yang belum mencapai proyeksi, serta strategi pemerintah memperbaiki penerimaan hingga akhir tahun anggaran.

Pada rapat paripurna tersebut, sembilan fraksi DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan agar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan Panitia Khusus (Pansus).

Dengan capaian pertumbuhan ekonomi 7,04 persen pada Triwulan II 2026, kinerja ekonomi menjadi salah satu indikator yang mendapat perhatian dalam evaluasi pemerintahan Appi di tengah proses pembahasan APBD Perubahan 2026.