Jakarta, Netral.co.id – Wacana Presiden Prabowo Subianto mewajibkan pembelajaran Bahasa Perancis di sekolah menuai sorotan di parlemen. Komisi X DPR RI mempertanyakan arah dan kesiapan kebijakan tersebut, mengingat sebelumnya pemerintah juga sempat menggulirkan rencana menjadikan Bahasa Portugis sebagai prioritas pembelajaran nasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kejelasan roadmap kebijakan bahasa asing di sekolah.

“Untuk kejelasan wajib belajar Bahasa Perancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada rapat kerja nanti,” ujar Ari, sapaan akrabnya, seperti dilansir Kompas.com, Jumat (29/5/2026).

Menurut Ari, pemerintah sebelumnya juga pernah mewacanakan Bahasa Portugis sebagai prioritas pendidikan, namun hingga kini belum terlihat tindak lanjut yang konkret.

“Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” katanya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai penguatan bahasa asing memang penting di tengah globalisasi. Namun, kebijakan pendidikan tidak boleh disusun sekadar mengikuti agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan matang.

“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” tegasnya.

Ia menekankan, kebijakan baru harus mempertimbangkan kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, infrastruktur pendidikan, hingga manfaat nyata bagi siswa. Jika belum siap diterapkan secara nasional, menurutnya pembelajaran bahasa asing tambahan sebaiknya dilakukan secara bertahap melalui program pilihan atau sekolah tertentu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa seluruh tingkatan sekolah di Indonesia perlu mulai mempelajari Bahasa Perancis sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral Indonesia–Perancis. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden Emmanuel Macron di Paris, Kamis (28/5/2026).

“Semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar Bahasa Perancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” ujar Prabowo.

Sebelum itu, pada Oktober 2025, Prabowo juga pernah menyampaikan keinginannya menjadikan Bahasa Portugis sebagai bahasa prioritas setelah menerima Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Jakarta. Saat itu, ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan Indonesia dengan Brasil dan negara-negara berbahasa Portugis.

Namun, munculnya berbagai wacana bahasa prioritas dalam waktu berdekatan memunculkan pertanyaan mengenai arah politik pendidikan nasional. Di tengah masih banyaknya persoalan mendasar pendidikan, mulai dari ketimpangan kualitas sekolah hingga kekurangan guru di daerah, publik menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati agar kebijakan bahasa asing tidak terkesan elitis dan sporadis.