Jakarta, Netral.co.id — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 menjadi penegasan arah ideologi pembangunan nasional yang berpihak pada rakyat dan daerah.

Menurut Tamsil, pidato Presiden tidak sekadar membahas agenda fiskal tahunan, tetapi juga memperlihatkan keberanian pemerintah membangun arsitektur ekonomi nasional yang menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama pembangunan.

“Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” ujar Tamsil usai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/5/2026).

Tamsil menilai konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden menjadi formulasi penting di tengah ketidakpastian global dan meningkatnya ketimpangan ekonomi dunia. Menurutnya, Indonesia membutuhkan model ekonomi yang memberi ruang bagi inovasi dan kompetisi, namun tetap menempatkan negara sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi.

“Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati kelompok yang sudah kuat. Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah adalah substansi utama ekonomi Pancasila,” katanya.

Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai relevan untuk memperkuat pembangunan nasional berbasis gotong royong. Menurutnya, konsep tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.

“Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, di mana kekuatan ekonomi hanya dinikmati segelintir elite. Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” ujarnya.

Tamsil juga menegaskan bahwa keberpihakan Presiden terhadap UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah. Menurutnya, sektor-sektor rakyat selama ini menjadi fondasi utama ekonomi nasional dan membutuhkan akses pembiayaan yang lebih murah serta lebih adil.

Karena itu, ia mendorong perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, agar segera menerjemahkan arahan Presiden secara konkret dan terukur.

“Arahan Presiden kepada bank-bank pemerintah harus dibaca sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan ekonomi. Bank negara tidak boleh hanya menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Tamsil menegaskan DPD RI siap mengawal agenda pembangunan Presiden agar benar-benar berpihak pada daerah dan mampu mempersempit kesenjangan antarwilayah.

“Daerah harus menjadi subjek utama pembangunan nasional. Ketika Presiden berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat kecil, sesungguhnya beliau sedang berbicara tentang masa depan daerah-daerah Indonesia,” pungkasnya.