Makassar, Netral.co.id — Komitmen memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel ditegaskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan usai pelaksanaan Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Sabtu (11/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Bawaslu Sulsel ini menjadi penutup rangkaian evaluasi laporan anggaran tahun 2025. Hasil pemeriksaan tersebut memuat sejumlah catatan penting yang akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran Bawaslu Sulsel.

Kepala Sekretariat Bawaslu Sulawesi Selatan, Awaluddin Mustafa, menyampaikan apresiasi atas proses pemeriksaan yang dinilai memberikan arah strategis bagi pembenahan kinerja keuangan ke depan.

Ia menegaskan bahwa setiap rekomendasi dari BPK bukan sekadar evaluasi administratif, melainkan panduan konkret dalam memperbaiki sistem pengelolaan anggaran secara menyeluruh.

“Catatan dari BPK RI ini menjadi acuan penting bagi kami untuk berbenah. Tidak hanya sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai langkah perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti secara terukur dan bertanggung jawab,” ujar Awaluddin.

Senada, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menekankan pentingnya konsistensi dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan.

Menurutnya, dinamika kerja yang tinggi pada masa tahapan pemilu sebelumnya menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara kecepatan pelaksanaan program dan ketertiban administrasi.

“Ritme kerja yang tinggi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tertib administrasi. Ke depan, seluruh proses harus berjalan dalam koridor tata kelola yang akuntabel. Catatan perbaikan ini menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti secara berkelanjutan,” jelas Mardiana.

Exit Meeting ini turut dihadiri jajaran Sekretariat Bawaslu Sulawesi Selatan serta perwakilan dari daerah sampel pemeriksaan, yakni Bawaslu Kota Makassar, Bawaslu Kabupaten Gowa, dan Bawaslu Kabupaten Takalar.

Melalui evaluasi ini, Bawaslu Sulawesi Selatan berharap sinergi bersama BPK RI semakin memperkuat pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga dalam mengawal demokrasi.