Makassar, Netral.co.id – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai 2026 memunculkan pertanyaan: apakah kebijakan ini benar-benar solusi untuk menekan konsumsi energi, atau sekadar langkah jangka pendek tanpa dampak signifikan?

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah pusat. Namun hingga kini, detail teknis dan dampaknya terhadap pelayanan publik masih belum dijelaskan secara menyeluruh.

Motif Hemat Energi Dipertanyakan

Pemerintah melalui Airlangga Hartarto menyebut WFH sebagai strategi untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan harga energi global. Skemanya, ASN akan bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan.

Namun, sejumlah pihak menilai efektivitas kebijakan ini masih perlu diuji. Pengurangan mobilitas satu hari dalam seminggu belum tentu berdampak signifikan terhadap konsumsi BBM nasional, terutama jika aktivitas ekonomi justru meningkat di sektor lain.

Potensi Gangguan Layanan Publik

Kritik juga mengarah pada potensi penurunan kualitas layanan publik. Tidak semua instansi pemerintah memiliki sistem digital yang memadai untuk mendukung WFH secara optimal.

Jika tidak diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan pengawasan kinerja yang ketat, kebijakan ini berisiko menurunkan produktivitas ASN dan memperlambat layanan kepada masyarakat.

Efisiensi atau Beban Baru?

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan ini telah melalui perhitungan, termasuk potensi penghematan energi hingga 20 persen.

Namun, ia juga mengakui bahwa peningkatan aktivitas ekonomi bisa mengimbangi penghematan tersebut. Artinya, dampak efisiensi BBM belum tentu sebanding dengan ekspektasi awal.

“Ekonomi aktifnya naik, bisnis naik, konsumsi naik,” ujarnya, yang secara tidak langsung membuka kemungkinan bahwa penghematan energi bisa tereduksi oleh peningkatan aktivitas tersebut.

Imbauan untuk Swasta, Beban ke Publik?

Kebijakan WFH ini juga hanya bersifat wajib bagi ASN, sementara sektor swasta hanya mendapat imbauan. Hal ini menimbulkan pertanyaan soal keadilan beban kebijakan.

Jika tujuan utama adalah efisiensi energi nasional, maka pendekatan parsial ini dinilai kurang optimal karena tidak menyasar seluruh pengguna energi secara merata.

Perlu Kajian Lebih Mendalam

Tanpa perencanaan matang, kebijakan WFH berpotensi menjadi langkah simbolik yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap penghematan energi maupun peningkatan produktivitas.

Pemerintah dinilai perlu memastikan kesiapan sistem kerja digital, mekanisme evaluasi kinerja ASN, serta indikator keberhasilan yang jelas agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi respons jangka pendek terhadap tekanan global.