Netral.co.id, Makassar – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati), berencana mengembalikan pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) secara langsung berbasis wilayah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari visi misi pasangan nomor urut 2 untuk memperkuat pelayanan masyarakat dengan prinsip good governance dan clean governance, yang akan didukung oleh sistem digitalisasi.

Juru bicara pasangan Sehati, Iwan Garuda, menyatakan komitmen mereka untuk meningkatkan kualitas layanan publik mulai dari tingkat terbawah hingga ke Sekretaris Daerah (Sekda). Ia menegaskan bahwa pemilihan RT dan RW harus dilakukan secara transparan dan meritokratis, di mana seluruh warga memiliki hak untuk memilih pemimpin di lingkungannya.

“Warga harus mengetahui siapa yang mereka pilih karena RT dan RW menerima insentif dari pemerintah, yang bersumber dari pajak rakyat. Oleh karena itu, pemilihan harus dilakukan secara demokratis atau melalui musyawarah mufakat,” kata Iwan, Selasa, 22 Oktober 2024.

Iwan menjelaskan bahwa RT biasanya mengelola sekitar 60 hingga 90 rumah, sehingga warganya dapat bermusyawarah untuk memilih pemimpin yang tepat. Demikian pula di tingkat RW, yang terdiri dari 9 hingga 12 RT, pemilihan akan dilakukan secara demokratis.

Baca Juga : 222 Komunitas Relawan Kompak Dukung Pasangan Sehati di Pilwalkot Makassar

Ia menambahkan, langkah ini akan memastikan bahwa masyarakat merasa memiliki kontrol atas pemimpin lingkungan mereka dan memungkinkan mereka menuntut akuntabilitas dari RT dan RW yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. “Politisasi RT dan RW harus diakhiri. Pemilihan harus murni demokratis dan berorientasi pada pelayanan,” tegasnya.

Pasangan Seto-Rezki juga berencana meningkatkan kesejahteraan RT/RW dengan menaikkan insentif hingga Rp2 juta per bulan, jika terpilih.

Seto, mantan Bupati Sinjai periode 2018-2023, menegaskan bahwa RT/RW memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Ke depan, akurasi data penduduk, termasuk data masyarakat miskin, akan menjadi tanggung jawab mereka.

“RT/RW akan mengawasi kebijakan penggratisan iuran sampah yang akan kami terapkan, dan kami akan memberikan insentif yang lebih besar sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka sesuai wilayahnya,” jelas Seto, yang kini berusia 40 tahun.

Baca Juga : Deklarasi Dukungan Resimen 02 SEHATI: Seto-Rezki Bukan Pasangan Coba-Coba

Seto optimis rencana ini dapat direalisasikan, mengingat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar yang diproyeksikan mencapai Rp2 triliun tahun depan. Salah satu faktor pendorongnya adalah kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan 70 persen pendapatan pajak kendaraan bermotor kepada kabupaten/kota, sementara 30 persen sisanya untuk provinsi.

“Dengan kebijakan pajak kendaraan dari Kementerian Keuangan, PAD Kota Makassar bisa mencapai Rp2 triliun. Kami juga akan menerapkan digitalisasi menyeluruh untuk menutup kebocoran PAD, termasuk sektor parkir dan pajak restoran,” papar Seto.

Sebagai bagian dari upaya digitalisasi, Seto menargetkan pengelolaan parkir digital yang diperkirakan bisa menyumbang lebih dari Rp1 triliun. Ia juga berkomitmen untuk merasionalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), mengingat banyak keluhan masyarakat terkait sistem zonasi yang dinilai kurang tepat. (*)