Netral.co.id, Makassar, – Pasca disetujuinya penambahan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) oleh Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin langsung melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pimpinan perbankan. Untuk semester pertama tahun ini, ditargetkan penyaluran KUR di Sulsel mencapai Rp15 triliun.

Deputi Direktur Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional Kantor OJK Provinsi Sulselbar, Bondan Kusuma, menegaskan, OJK mendukung penuh program budidaya hortikultura Pemprov Sulsel melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Tahun 2024 OJK Sulselbar sudah menyelesaikan target yakni Rp 15,33 triliun, dan akan meningkat menjadi dua kali lipat untuk tahun 2024 ini,” ungkap Bondan, pada Silaturahmi Pj Gubernur Sulsel bersama Pimpinan Bank dan OPD Lingkup Pemprov Sulsel, di Aula Tudang Sipulung, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat malam, 2 Februari 2024.

Bondan menyampaikan, KUR Rp15,33 triliun diberikan kepada 298.896 debitur. “Tahun lalu kita Rp15,33 triliun khusus untuk penyaluran KUR. Kemudian tahun ini kita naik dua kali lipat menjadi Rp30 triliun lebih. InsyaAllah pencapaian KUR yang kita harapkan bisa kita capai tahun ini,” ungkap Bondan.

Ia memaparkan, penyaluran KUR untuk semester pertama ditargetkan mencapai Rp15 triliun, dan untuk semester kedua harus tercapai target Rp15 triliun lagi.

“InsyaAllah kita akan ada penambahan KUR menjadi dua kali lipat. Ini karena perjuangan Bapak Gubernur kita. Sekarang tinggal bagaimana usaha kita mencapai target penyaluran KUR Rp15 triliun untuk semester pertama, dan Rp15 triliun lagi untuk semester kedua,” tuturnya.

Bondan menambahkan, pihaknya memberikan jaminan keamanan terhadap penyaluran KUR, sehingga dukungan penuh juga akan diberikan pihak perbankan.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, mengatakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sudah menyetujui penambahan KUR khusus Sulsel.

“Alhamdulillah, permintaan kita untuk penambahan KUR langsung disetujui pemerintah pusat, Bapak Menko Airlangga. Minimal ditambah Rp15 triliun lagi,” pungkasnya. (*)