Netral.co.id, Surabaya, – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendukung sinergi yang terjalin antara Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris untuk Indonesia dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur (Jatim), yang melakukan transformasi kawasan Dolly yang dulunya merupakan kawasan prostitusi di wilayah itu.
Tak hanya itu, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki turut mengapresiasi bantuan yang diberikan Kedubes Inggris untuk Indonesia dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di kawasan tersebut. Termasuk kolaborasinya dengan SMESCO dalam proyek Future Cities (Kota Masa Depan) di Dolly, Kecamatan Putat Jaya, Surabaya.
“Sinergi dan kolaborasi program kota masa depan ini sebagai titik awal dalam mewujudkan perkembangan untuk para pelaku UMKM. Program ini sangat ambisius karena mampu mengubah kawasan prostitusi ke industri yang produktif,” kata MenKopUKM dalam kunjungannya bertajuk Mlaku-Mlaku Nang Dolly, Surabaya, Rabu (21/6).
Kampung Dolly dalam sejarahnya dianggap sebagai pusat konsentrasi prostitusi tertinggi di kawasan Asia Tenggara sebelum akhirnya pemerintah melakukan penertiban dan penutupan pada tahun 2014.
Keputusan pemerintah menutup industri prostitusi di Dolly terutama karena pertimbangan realitas praktik perdagangan manusia, eksploitasi perempuan dan anak di bawah umur, serta kompleksitas penyebaran penyakit menular seksual. Penutupan tersebut juga bertujuan untuk menyelamatkan generasi berikut dengan pencapaian terbaik pendidikan anak-anak setempat.
Namun di sisi lain, dampak perekonomian lokal sempat terkena imbas dari penutupan tersebut karena banyak penduduk lokal yang bergantung pada industri turunan ini sebagai sumber pendapatan utama mereka. Banyak penduduk Putat Jaya sempat kehilangan pekerjaan dan 18 persen di antara mereka masih hidup di bawah garis kemiskinan.
“Terbukti sampai hari ini perubahan itu nyata dirasakan oleh masyarakat Dolly. Dengan cepat mereka beradaptasi menghadirkan produk usaha. Kurang lebih 11 UKM yang telah melahirkan inovasi yang kreatif,” ujar MenKopUKM.
Kemudian, agar proyek pengembangan kawasan prostitusi menjadi pusat ekonomi kreatif ini berlanjut, Menteri Teten meminta Pemkot Surabaya terus melakukan pendampingan, serta penyerapan produk-produk hasil kreasi masyarakat Dolly seperti di sektor industri perhotelan dan pariwisata.
“UMKM Dolly juga sudah membentuk koperasi akan terus kami konsolidasikan lewat koperasi scaling up. KemenKopUKM juga punya pembiayaan untuk koperasi, mereka yang bergabung dengan koperasi akan terus dibina dan difasilitasi dari sisi pembiayaan. Produknya dipasarkan lewat serapan program Pemerintah membeli produk dalam negeri sebesar 40 persen,” ujarnya.
Ke depan, MenKopUKM berharap, kesuksesan transformasi kawasan prostitusi yang ada di Dolly, menjadi role model bagi transformasi kawasan lainnya yang serupa. Sehingga diharapkan pembangunan ekonomi di daerah terus terjadi.
Di kesempatan yang sama, Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan, bantuan yang diberikan Pemerintah Inggris dalam mengembangkan kawasan Dolly menelan anggaran hingga 500 ribu poundsterling atau setara Rp9,57 miliar.
“Investasi ini penting mendukung Pemkot Surabaya dan saya senang melihat perubahan besar yang terjadi hari ini. Kami berharap, program ini akan terus berlanjut, sebagaimana saya sebut, proyek ini perlu ide baru dalam pengembangan UMKM dan Pemerintah untuk menyelesaikan transformasi yang belum selesai di Dolly,” kata Jenkins.
Senada, Walikota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, Pemkot telah melakukan tindak lanjut pengembangan Dolly. Saah satunya dengan membentuk koperasi bagi para UMKM yang terkena dampak akibat penutupan kawasan prostitusi ini sebelumnya.
“Karena mereka (UMKM) ini juga tak bisa berkembang sendiri-sendiri, untuk itu digabungkan ke dalam koperasi agar mudah mengontrol arus pendapatan serta meningkatkan kemampuan SDM UMKM. Kami tak ingin kawasan Dolly ditutup tapi ekonominya juga ditutup,” katanya.
Comment