Dompu, Netral.co.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu menyampaikan sikap kritis terkait isu rencana permintaan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu yang disebut mencapai angka Rp40 miliar.
Pernyataan sikap ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum HMI Cabang Dompu, Muhammad Muhaimin, menjelang pelaksanaan rapat paripurna antara pihak legislatif dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dompu.
Dalam keterangannya, Muhammad Muhaimin menyatakan bahwa HMI Cabang Dompu mencium adanya indikasi ketidakwajaran dalam rencana alokasi anggaran tersebut.
Pihaknya menduga usulan penambahan anggaran Pokir sebesar Rp40 miliar yang melibatkan 30 anggota DPRD Kabupaten Dompu tersebut berpotensi mengarah pada praktik permufakatan jahat yang merugikan keuangan daerah.
“Kami menduga ada upaya permufakatan untuk menguras APBD melalui skema penambahan anggaran Pokir sebesar Rp40 miliar ini. Angka tersebut sangat fantastis dan patut dipertanyakan urgensinya,” tegas Muhammad Muhaimin dalam pernyataan resminya.
Atas dasar dugaan tersebut, HMI Cabang Dompu secara resmi meminta lembaga penegak hukum mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat, hingga Kapolda NTB untuk memberikan atensi khusus serta melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya rapat paripurna antara DPRD dan Pemda Kabupaten Dompu.
Selain meminta pengawalan dari aparat penegak hukum (APH), Muhammad Muhaimin juga mendesak Bupati Dompu agar bersikap tegas dengan menolak rencana penambahan anggaran Pokir tersebut. Menurutnya, eksekutif harus berdiri di pihak masyarakat dan menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tetap sehat serta tepat sasaran.
Lebih lanjut, HMI Cabang Dompu menilai rencana penambahan anggaran bagi legislatif ini sangat tidak berempati jika dikorelasikan dengan kondisi riil Kabupaten Dompu saat ini.
Di tengah berbagai persoalan daerah yang masih membutuhkan penanganan serius seperti keterbatasan fiskal daerah, kebutuhan peningkatan infrastruktur dasar, serta upaya pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat alokasi anggaran puluhan miliar rupiah untuk Pokir dinilai mencederai rasa keadilan publik.
“Kondisi Dompu hari ini masih dihadapkan pada banyak pekerjaan rumah yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sangat tidak etis apabila di tengah situasi daerah yang membutuhkan efisiensi dan prioritas pembangunan, justru muncul wacana penambahan anggaran Pokir hingga Rp40 miliar,” ujar Muhaimin.
HMI Cabang Dompu menegaskan akan terus mengawal dinamika pembahasan anggaran ini hingga tuntas dan siap mengambil langkah-langkah konstitusional apabila aspirasi serta peringatan publik tidak diindahkan oleh para pemangku kebijakan di Kabupaten Dompu.

Comment