Jakarta, Netral.co.id – Komisi X DPR RI mengungkapkan belum menerima informasi resmi terkait proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah dijalankan oleh Kementerian Kebudayaan dan ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Baca Juga: Komisi II DPR RI Dorong Penyelarasan Formasi ASN dan Tegas Larang Pengangkatan Tenaga Non-ASN

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum pernah berdiskusi atau mendapatkan penjelasan langsung dari pemerintah mengenai rincian proyek tersebut.

“Sejujurnya, kami belum pernah bertemu secara resmi atau mendapatkan penjabaran tentang apa yang akan direvisi serta bagaimana proses penyusunannya,” ujar Hetifah di hadapan peserta rapat.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Barends. Ia menyebut Kementerian Kebudayaan belum memberikan satu pun dokumen resmi kepada DPR mengenai proyek tersebut. Informasi yang ia peroleh sejauh ini hanya bersumber dari media sosial.

“Kami belum menerima dokumen formal apa pun, sehingga hari ini kami ingin menyampaikan sejumlah pandangan awal terkait isu ini,” ucap Mercy.

Baca Juga: Sosialiasi Germas Kemenkes, Anggota DPR RI Komisi IX Ajak Lengkapi Vaksin

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ditargetkan selesai pada Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI.

“Target kami rampung Agustus nanti,” ujar Fadli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Fadli juga menjelaskan bahwa proyek ini melibatkan lebih dari 100 sejarawan yang diketuai oleh Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, Susanto Zuhdi.