PN Makassar Jadwalkan Rapat Eksekusi Pengosongan Kantor DPD PKS, Kuasa Hukum Pemilik Rumah Apresiasi

IMG 4731

Screenshot

Makassar, Netral.co.id – Pengadilan Negeri (PN) Makassar mulai menindaklanjuti proses eksekusi pengosongan tanah dan bangunan yang saat ini ditempati sebagai Kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar.

Melalui surat tertanggal 18 November 2026, PN Makassar secara resmi mengundang sejumlah pihak terkait untuk menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Nomor 71 EKS/2025/PN Mks jo. Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Mks.

Rapat koordinasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 November 2026, pukul 10.00 WITA, bertempat di Pengadilan Negeri Makassar.

Sejumlah pihak yang diundang di antaranya Kapolrestabes Makassar, Kapolsek Panakkukang, Camat Panakkukang, Lurah Tello Baru, serta kuasa hukum pemohon eksekusi.

Perkara ini merupakan sengketa antara Muhammad Taslim selaku Pemohon Eksekusi melawan DPP Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar sebagai Termohon Eksekusi.

Adapun objek yang dimohonkan untuk dieksekusi berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20362 atas nama Muhammad Taslim, yang berlokasi di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kompleks Tirta Nusantara Blok A3, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Menanggapi perkembangan tersebut, Adhi Bintang, S.H. bersama tim kuasa hukum pemilik rumah menyampaikan apresiasi terhadap langkah PN Makassar yang mulai mengoordinasikan persiapan pelaksanaan eksekusi dengan melibatkan sejumlah unsur terkait.

Menurut Adhi Bintang, rapat koordinasi tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan pelaksanaan eksekusi nantinya berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Ini merupakan perkembangan yang patut kami apresiasi. Kami menghormati proses dan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar sebagai pelaksana eksekusi. Harapan kami, seluruh tahapan dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga hak hukum klien kami memperoleh kepastian dan perlindungan,” ungkap Adhi Bintang.

Ia menegaskan, perkara tersebut harus dilihat dalam perspektif kepastian hukum serta penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Pada prinsipnya, tidak boleh ada ketidakpastian tanpa batas terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Ketika proses hukum telah sampai pada tahapan eksekusi, maka seluruh pihak harus menghormati mekanisme hukum yang sedang dijalankan oleh pengadilan,” tegasnya.

Adhi Bintang berharap rapat koordinasi tersebut menjadi langkah konkret menuju pelaksanaan eksekusi pengosongan objek sengketa. Ia juga berharap seluruh proses dapat mengedepankan pendekatan persuasif, profesionalitas aparat, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

“Bagi kami, perkara ini bukan sekadar persoalan pengosongan sebuah bangunan, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap putusan pengadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara,” tutupnya.

Tim kuasa hukum pemilik rumah, Adhi Bintang, S.H. dkk, berharap agenda koordinasi tersebut dapat berjalan lancar dan menjadi bagian dari proses penyelesaian perkara sesuai mekanisme hukum.

Comment