Makassar, Netral.co.id — Proyek pembangunan jalan melalui skema Multiyears Program (MYP) di Sulawesi Selatan ditargetkan rampung pada Desember 2027.

Hingga Agustus 2026, progres pengerjaan lima paket proyek tersebut masih menunjukkan capaian yang berbeda. Progres tertinggi tercatat pada Paket 1 sebesar 33,6 persen, sementara Paket 4 menjadi yang terendah dengan capaian baru 13 persen.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, memaparkan perkembangan pengerjaan proyek jalan tersebut, Selasa (18/8/2026).

“Untuk Paket 1 itu sudah realisasi 33,6 persen sampai dengan hari ini,” kata Kadir.

Paket 1 mencakup ruas mulai dari Tanjung hingga Singgahi dengan total panjang sekitar 300 kilometer.

Sementara Paket 2 baru mencapai 24,7 persen. Capaian tersebut masih sekitar 1,6 persen di bawah target pekerjaan.

“Paket 2 itu baru 24,7 persen. Ada kekurangan kurang lebih 1,6 persen dari target pekerjaan,” ujarnya.

Paket 2 mencakup ruas mulai dari Berombong, perbatasan Gowa-Makassar, Panciro hingga Takalar dengan panjang sekitar 209 kilometer.

Adapun Paket 3 menjadi paket dengan progres terbaik. Hingga Agustus 2026, progresnya telah mencapai 30,5 persen.

“Paket 3 ini bagus sekali. Sudah lebih 30,5 persen. Ini yang terbaik dari lima paket,” kata Kadir.

Paket 3 dikerjakan PT Bumi Karsa dan mencakup sejumlah wilayah, yakni Pinrang, Enrekang, Sidrap, Soppeng hingga Tana Toraja.

Menurut Kadir, salah satu faktor yang membuat progres Paket 3 berjalan lebih cepat adalah kesiapan stok aspal yang telah disiapkan kontraktor sejak awal.

“Bumi Karsa ini sewaktu tender sudah punya stok aspal yang banyak, sehingga pekerjaan bisa berjalan. Kalau bisa stok lebih awal, harga pembeliannya juga lebih murah,” jelasnya.

Kadir menyebut persoalan harga dan ketersediaan aspal turut memengaruhi progres sejumlah paket. Pekerjaan yang menggunakan kombinasi beton dan aspal dinilai relatif lebih lancar dibandingkan ruas yang seluruhnya menggunakan aspal.

“Kalau pekerjaan jalan yang semuanya menggunakan aspal, itu terkendala. Harga aspal sekarang juga naik. Kalau ada beton, pekerjaan bisa lebih lancar,” katanya.

Untuk Paket 4, progres pekerjaan baru mencapai 13 persen. Paket tersebut menjadi pekerjaan dengan capaian terendah dan masih memiliki kekurangan sekitar 5 persen dari target.

“Paket 4 baru 13 persen. Ini paket yang paling kecil hasil kerjanya sampai dengan hari ini. Ada kekurangan pekerjaan sekitar 5 persen,” ujar Kadir.

Paket 4 mencakup wilayah Soppeng, Wajo dan Bone. DPRD Sulsel akan kembali mengecek kondisi pekerjaan serta kesiapan personel di lapangan untuk mengetahui penyebab rendahnya progres tersebut.

Sementara Paket 5 telah mencapai progres sekitar 20 persen. Paket ini mencakup wilayah Barru, Soppeng, Pangkep dan Bone.

Kadir menjelaskan, proyek pembangunan jalan melalui skema MYP tersebut menggunakan anggaran APBD Sulsel dengan total nilai sekitar Rp2,5 triliun.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp1,1 triliun, sedangkan sisa anggaran akan dialokasikan pada 2027.

“Totalnya sekitar Rp2,5 triliun. Untuk 2026 kurang lebih Rp1,1 triliun, selebihnya pada 2027. Semua harus rampung Desember 2027,” kata Kadir.

Meski pengerjaan telah berjalan sejak awal 2026, Kadir belum memastikan seluruh paket mampu mencapai target pekerjaan pada tahun ini.

Komisi D DPRD Sulsel akan melakukan evaluasi terhadap masing-masing paket dalam dua bulan ke depan untuk melihat sejauh mana kemampuan setiap kontraktor dalam mengejar target pengerjaan.

“Nanti kita evaluasi lagi. Dua bulan lagi kita evaluasi masing-masing paket, baru bisa menentukan sampai Desember ini mereka bisa bekerja sampai sejauh mana,” ujarnya.

Jika terdapat paket yang tidak mencapai target pada 2026, pekerjaan tetap dapat dilanjutkan pada 2027 sesuai skema MYP. Namun, kondisi tersebut tidak berarti pemerintah otomatis menambah total anggaran.

“Misalnya dari anggaran Rp1,1 triliun, mereka hanya mampu mengerjakan Rp800 miliar pada 2026. Sisanya dilanjutkan pada 2027. Jadi pekerjaannya harus digenjot supaya target akhir Desember 2027 bisa tuntas,” jelasnya.