Makassar, Netral.co.id – Pengamat Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Syahrullah Sanusi, S.Sos., M.Si., menilai kerusakan jalan umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis, seperti genangan air yang berlangsung lama serta tingginya beban kendaraan yang melintas.

Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti spons pencuci piring yang terus-menerus direndam air dan mendapat tekanan berat hingga akhirnya cepat rusak.

“Jalan ibarat spons pencuci piring. Jika spons terus-menerus direndam air dan ditekan beban berat seperti kendaraan, maka spons akan cepat sobek dan rusak. Itulah gambaran beberapa faktor penyebab jalan rusak,” ujar Syahrullah, Sabtu (11/7/2026).

Menurutnya, aksi warga menanam pohon pisang di ruas jalan yang rusak merupakan bentuk protes terhadap kondisi infrastruktur yang dinilai membahayakan pengguna jalan sekaligus menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Syahrullah menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Ia menyebut komitmen tersebut sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan sebagaimana tercermin dalam Sila Kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan juga merupakan bagian dari visi Gubernur Sulawesi Selatan yang memprioritaskan pemerataan pembangunan melalui percepatan pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.

“Kebijakan ini menargetkan perbaikan wilayah-wilayah yang masih terisolasi agar akses masyarakat semakin lancar, mendukung ekonomi pertanian, serta memperkuat konektivitas antardaerah secara lebih merata,” katanya.

Syahrullah mengatakan, penjelasan tersebut disampaikan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan mengenai aksi penanaman pohon di ruas jalan rusak yang sempat menjadi perhatian di media sosial.

“Substansi yang ingin disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan adalah pentingnya menjaga kondusivitas wilayah agar proses pembangunan infrastruktur, baik yang didanai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa polemik sosial yang berkepanjangan di lapangan dapat memengaruhi stabilitas pelaksanaan pembangunan.

“Pak Gubernur ingin menekankan aspek teknis dan manajerial dalam pembangunan. Polemik yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi kondusivitas daerah, bahkan dapat berdampak pada penilaian prioritas anggaran dari pemerintah pusat yang pada akhirnya berpengaruh terhadap besaran alokasi dana pembangunan,” jelasnya.

Syahrullah juga mengajak masyarakat agar bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi maupun komentar yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah meluruskan anggapan bahwa perbaikan jalan sengaja ditunda karena adanya aksi protes masyarakat.

“Sebaliknya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya menutupi kekurangan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBD daerah agar hak masyarakat memperoleh infrastruktur jalan yang layak tetap dapat terpenuhi,” katanya.

Di akhir keterangannya, Syahrullah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang, skala prioritas, dan kemampuan fiskal daerah, bukan semata-mata sebagai respons terhadap tekanan di media sosial.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi menjaga kondusivitas daerah serta bersama-sama mengawal pembangunan demi terwujudnya Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter.