Makassar, Netral.co.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan penggunaan helikopter Gubernur Sulawesi Selatan selama menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Salim Basmin menyampaikan fasilitas helikopter yang selama ini digunakan merupakan dukungan dari AAS Foundation dan diberikan secara cuma-cuma untuk menunjang mobilitas kepala daerah dalam melaksanakan agenda pemerintahan, khususnya menjangkau wilayah-wilayah yang membutuhkan akses cepat dan efisien.

“Perlu kami tegaskan kepada masyarakat bahwa penggunaan helikopter tersebut tidak membebani APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Fasilitas itu merupakan dukungan yang diberikan oleh AAS Foundation dan sifatnya gratis,” ujar Salim Basmin kepada Netral.co.id Sabtu malam 9 Mei 2026.

Menurutnya, penggunaan sarana transportasi udara tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk mempercepat koordinasi lintas wilayah, peninjauan program prioritas pemerintah

Penanganan kondisi tertentu, serta mendukung efektivitas pelayanan publik di berbagai daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki tantangan geografis cukup luas.

Pemprov Sulsel juga memastikan seluruh tata kelola pemerintahan tetap dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.

“Kami memahami perhatian publik terhadap penggunaan fasilitas transportasi kepala daerah. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat,” lanjut Salim Basmin.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap berkomitmen mengutamakan penggunaan APBD secara efektif untuk program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan pelayanan dasar lainnya.