Makassar, Netral.co.id — Isu ketidakaktifan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih menjadi sorotan dan memunculkan tanda tanya terkait soliditas internal partai. Meski demikian, Bendahara DPP PPP, Imam Fauzan, menegaskan kondisi tersebut tidak mengganggu kinerja organisasi.

Imam menyebut, fokus utama partai saat ini adalah memperkuat konsolidasi menghadapi tantangan Pemilu 2029 yang dinilai jauh lebih berat dibandingkan pemilu sebelumnya.

“Yang paling penting bagi kami adalah soliditas. Tantangan ke depan tidak ringan. Kalau tidak solid, mustahil PPP bisa kembali ke Senayan,” ujar Imam Fauzan kepada wartawan di Makassar, Sabtu (26/4/2026).

Mantan Ketua DPW PPP Sulsel itu mengaku tidak terlalu memikirkan isu pergantian Sekjen yang belakangan ramai dibicarakan. Menurutnya, energi partai seharusnya diarahkan pada penguatan struktur dan kesiapan menghadapi kontestasi politik mendatang.

Meski demikian, ia tidak menampik adanya sejumlah pengurus yang belum aktif, termasuk Sekjen yang akrab disapa Gus Yasin. Selain itu, beberapa nama lain seperti Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Wakil Bendahara Umum Rusman Yakub juga disebut belum maksimal menjalankan peran.

Kondisi tersebut diakui memunculkan persepsi publik soal belum solidnya internal PPP, terlebih setelah sebelumnya partai sempat mengalami dualisme kepengurusan.

“Memang ada yang belum aktif, tapi kami berharap itu hanya sementara. Kami ingin semua bisa kembali duduk bersama untuk mempersiapkan PPP menghadapi 2029,” katanya.

Di sisi lain, Imam memastikan komunikasi internal tetap berjalan. Ia mengaku masih menjalin komunikasi dengan Sekjen, termasuk melalui pesan singkat.

“Komunikasi tetap ada. Sejak SK keluar kami sudah bertemu, dan sampai sekarang masih berhubungan, termasuk lewat WhatsApp,” jelasnya.

Terkait jalannya administrasi partai, Imam menegaskan tidak ada kendala berarti. Ia menyebut mekanisme organisasi tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau Sekjen berhalangan, tugas administrasi bisa dijalankan oleh Wakasekjen. Jadi roda organisasi tetap berjalan,” tegas Eks Legislator Sulsel itu.

Sebagai informasi, PPP sebelumnya sempat terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Muhamad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto. Kedua pihak telah mencapai rekonsiliasi dan kepengurusan telah disahkan oleh Kementerian Hukum.

Namun demikian, dinamika internal dinilai belum sepenuhnya mereda. Bahkan, sejumlah pengurus DPW PPP se-Indonesia sempat mendesak agar posisi Sekjen dievaluasi karena dianggap tidak aktif menjalankan tugas organisasi.

Situasi ini membuat publik masih mempertanyakan sejauh mana soliditas PPP benar-benar telah pulih, di tengah ambisi besar partai untuk kembali lolos ke parlemen pada Pemilu 2029.