Prabowo Minta Kemenkes Penuhi Kekurangan Nakes di 4.000 Puskesmas Wilayah 3T

Presiden RI Prabowo Subianto meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan (nakes) di sekitar 4.000 puskesmas yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. (Foto: dok)

Jakarta, Netral.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan (nakes) di sekitar 4.000 puskesmas yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Permintaan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengawakan program strategis presiden yang digelar di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).

Prasetyo menegaskan, pemerintah meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera melakukan pendataan kebutuhan tenaga medis, khususnya di wilayah 3T.

“Nah Menteri Kesehatan ini juga kami minta untuk melakukan pendataan terhadap kebutuhan tenaga kesehatan kita, terutama di daerah-daerah 3T,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut terungkap, dari sekitar 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia, masih terdapat sekitar 4.000 fasilitas yang belum memiliki tenaga medis. Kekurangan itu mencakup dokter umum maupun dokter gigi, dengan kebutuhan dokter gigi disebut masih sangat terbatas.

“Dari kurang lebih 10.000 puskesmas, sekitar 4.000 di antaranya belum memiliki tenaga medis, baik dokter maupun dokter gigi,” kata Prasetyo.

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari upaya percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden, khususnya dalam penataan dan penempatan sumber daya manusia (SDM) yang tepat di setiap sektor.

Menurut Prasetyo, pemerintah sebelumnya telah menggelar rapat lintas kementerian untuk mengevaluasi secara menyeluruh desain dan postur kepegawaian sesuai arahan Presiden.

Selain pemenuhan tenaga kesehatan di wilayah 3T, simulasi kebutuhan SDM juga mencakup sejumlah program strategis lainnya, seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Selain itu, hadir pula Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah.

Comment