Jakarta, Netral.co.id – Rencana impor sekitar 105 ribu unit kendaraan pikap dari India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai kritik dari pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio.

Pria yang akrab disapa Hensa itu mempertanyakan urgensi impor dalam skala besar, mengingat industri otomotif nasional dinilai mampu memproduksi kendaraan serupa.

“Kenapa mesti impor segitu banyak? Harusnya rencana ini dibatalkan karena membahayakan industri dalam negeri. Mestinya kita bikin sendiri saja pikap itu, industri dalam negeri kan lagi megap-megap juga ini,” kata Hensa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, kebijakan impor massal berpotensi menekan pelaku industri otomotif nasional yang tengah menghadapi perlambatan permintaan dan tantangan daya saing.

Soroti Peluang untuk Merek Lokal

Hensa juga menyinggung potensi kebangkitan merek lokal seperti Esemka apabila pesanan kendaraan pemerintah dialihkan ke produsen dalam negeri.

“Kalau memang ada pesanan dari pemerintah, bayangkan Esemka bisa tiba-tiba muncul lagi. Pasti tidak ingin ketinggalan,” ujarnya.

Ia berpendapat, pesanan dalam jumlah besar seperti 105 ribu unit dapat menjadi stimulus signifikan bagi industri otomotif nasional, baik dari sisi produksi, penyerapan tenaga kerja, hingga penguatan rantai pasok dalam negeri.

Karena itu, ia mendorong pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan keberpihakan terhadap industri nasional.

“Jadi jangan diimpor semua. Harus hati-hati dalam menyikapi ini, dan akan sangat baik bila diberikan kesempatan pada industri otomotif dalam negeri,” tegasnya.

1.200 Unit Sudah Tiba

Di tengah polemik tersebut, sebanyak 1.200 unit mobil pikap asal India dilaporkan telah tiba di Indonesia sebagai tahap awal dari rencana pengadaan 105 ribu unit untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih.

Menanggapi kritik yang berkembang, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan pihaknya akan mengikuti sepenuhnya keputusan pemerintah dan DPR RI.

“Apa pun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat. Saya sebagai Direktur BUMN akan taat dan loyal. Kalau memang diputuskan tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai,” ujar Joao dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan keputusan final terkait kelanjutan impor tersebut. Perdebatan publik pun masih berlanjut, terutama terkait dampaknya terhadap industri otomotif dalam negeri dan arah kebijakan pengadaan pemerintah.