Jakarta, Netral.co.id – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan) membantah isu yang menyebut lembaga tersebut berada di balik rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan pikap asal India yang dikabarkan untuk kebutuhan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa kementeriannya tidak terlibat dalam pemberian dukungan maupun pemudahan terhadap proyek pengadaan kendaraan tersebut.

“Tidak benar bahwa itu bagian dari Kemhan melakukan pemudahan dan sebagainya. Itu tidak ada,” ujar Rico di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Klarifikasi Soal Hibah Mahindra Scorpio

Rico membenarkan bahwa Kemhan menerima kendaraan merek Mahindra Scorpio produksi Mahindra and Mahindra Ltd melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, ia menegaskan jumlahnya hanya empat unit dan berstatus hibah.

Menurutnya, kendaraan tersebut diperuntukkan bagi dukungan penanganan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Sejak diserahkan pada Desember tahun lalu, kendaraan itu telah digunakan untuk distribusi logistik, bantuan obat-obatan, serta mobilisasi personel di daerah terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Duduk Perkara Isu Impor Massal

Isu keterlibatan Kemhan mencuat setelah pengumuman resmi Mahindra and Mahindra Ltd pada 4 Februari 2026 yang menyebut rencana pemasokan 35.000 unit pikap Scorpio ke Indonesia.

Informasi tersebut diperkuat oleh pernyataan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, pada 20 Februari 2026 yang menyampaikan rencana impor total 105.000 unit kendaraan dari India untuk program Kopdes Merah Putih.

Rencana tersebut mencakup 35.000 unit pikap 4×4 dari Mahindra, 35.000 unit pikap 4×4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama.

Meski melibatkan PT Agrinas Pangan Nusantara, Kemhan menegaskan proyek komersial berskala besar tersebut tidak berada dalam lingkup agenda maupun program kementerian.

“Proyek tersebut berdiri sendiri dan bukan bagian dari program Kemhan,” tegas Rico.

Klarifikasi ini disampaikan untuk meredam spekulasi publik sekaligus memastikan bahwa tidak ada keterlibatan institusional Kemhan dalam rencana impor massal kendaraan tersebut.