Makassar, Netral.co.id – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui berbagai langkah konkret untuk membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya strategis tersebut diwujudkan melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai kunci utama kemandirian ekonomi bangsa.

Sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pemberdayaan UMKM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjangkau 800.000 debitur di seluruh Indonesia, dengan total plafon penyaluran diperkirakan mencapai Rp40 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga meresmikan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai langkah lanjutan dalam memperluas akses pembiayaan rakyat.

Kegiatan ini berlangsung serentak di 38 provinsi di Indonesia, dengan Sulawesi Selatan menjadi salah satu pelaksanaan yang dipusatkan di Monumen Mandala, Selasa, 21 Oktober 2025

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, H. Andi Eka Prasetia, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid.

“Menteri Koordinator Perekonomian mewakili Presiden RI melakukan penandatanganan simbolis akad massal bagi 800.000 debitur dalam rangka penciptaan lapangan kerja, sekaligus peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang dilakukan serentak di 38 provinsi,” jelas Andi Eka Prasetia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ditunjuk sebagai co-host nasional bersama Bank Sulselbar.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 1.000 pelaku UMKM debitur KUR dihadirkan secara langsung di Monumen Mandala, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta lembaga keuangan penyalur seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, BTN, BSI, dan Pegadaian.

“Kami menghadirkan 1.000 pelaku UMKM debitur KUR di Monumen Mandala. Kegiatan ini menjadi momentum memperluas akses pembiayaan, memperkuat jaringan usaha, dan menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam keynote speech-nya, Menko Airlangga Hartarto memaparkan bahwa program pembiayaan seperti KUR dan KPP telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat daya saing pelaku usaha kecil.

“Kita ingin memastikan komitmen pemerintah untuk terus menyalurkan pembiayaan yang inklusif, sehingga setiap keluarga Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh, berusaha, dan memiliki rumah yang layak,” ujar Menko Airlangga.

Momentum akad massal ini juga menjadi penanda dimulainya gelombang baru penyaluran pembiayaan produktif yang diharapkan akan mengubah kehidupan ratusan ribu keluarga di seluruh Tanah Air.

Di Sulawesi Selatan, kegiatan ini sekaligus mempertegas arah kebijakan daerah yang sejalan dengan visi nasional. Yakni memperkuat struktur ekonomi rakyat melalui peningkatan kapasitas UMKM dan perluasan akses ke lembaga keuangan formal. (*)