Jakarta, Netral.co.id – Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy atau yang akrab disapa Uji Nurdin, menegaskan komitmennya terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis 15 Mei 2025.

Kegiatan yang digelar oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini berlangsung di Auditorium Randi-Yusuf, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Undang-undang tersebut menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam rangka pemberantasan korupsi, termasuk dengan penyelenggara pelayanan publik di tingkat daerah.

Ibnu juga menyoroti modus korupsi yang kerap melibatkan kepala daerah, seperti penyalahgunaan dalam pengadaan barang dan jasa, serta suap dalam perizinan.

“Untuk mencegahnya, perlu dibangun sistem komunikasi yang menghindari interaksi tatap muka langsung yang rawan tekanan atau pengaruh negatif,” ujarnya.

Baca Juga : Pj Gubernur Prof Zudan Percaya Uji Nurdin Bisa Bangun Bantaeng

Dalam kesempatan itu, Bupati Uji Nurdin mengapresiasi langkah KPK yang secara konsisten menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kami berharap pembinaan dan edukasi dari KPK terus diberikan agar pengambilan kebijakan di daerah selalu sejalan dengan regulasi yang berlaku,” ungkap Uji.

Ia juga menyambut baik peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025, yang dinilai sebagai langkah konkret KPK dalam memperkuat sistem pengawasan internal pemerintah daerah.

“Indikator MCP 2025 ini akan menjadi pedoman penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien,” pungkasnya.

Rapat strategis tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para bupati dan wali kota se-Sulsel, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, serta para inspektur dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.