Makassar, Netral.co.id — Pemerintah Kota Makassar, menjajaki peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk membenahi sistem mobilisasi dan pengangkutan sampah berbasis digital.
Skema ini ditawarkan untuk memastikan pergerakan armada kebersihan, mulai dari titik penjemputan hingga lokasi pembuangan, dapat terpantau secara real time dan transparan.
Penjajakan tersebut dibahas langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra, dalam pertemuan di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Senin (16/11/2026).
Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan memaparkan konsep pengelolaan operasional armada pengangkut sampah dengan dukungan teknologi Internet of Things (IoT), Fleet Management System, dan Transportation Management System.
“Sistem ini, memungkinkan pemerintah Kota (pak Wali Kota) memantau aktivitas kendaraan kebersihan secara langsung, mulai dari pergerakan armada, rute pengangkutan, volume pekerjaan, penggunaan bahan bakar minyak (BBM), hingga biaya operasional yang dikeluarkan,” jelas Owner PT Yutaka Trans Fabio, Novi Candra.
Dia menjelaskan pertemuan tersebut merupakan tahap awal penjajakan untuk melihat peluang penerapan sistem serupa di Kota Makassar.
Ia menyebut perusahaannya memiliki pengalaman dalam mendukung operasional pengangkutan sampah di Kota Jambi.
Dimana, model layanan yang ditawarkan menggunakan skema Business to Service (BTS), sehingga pemerintah daerah tidak perlu melakukan pengadaan sistem dan perangkat operasional secara mandiri.
“Jadi, ini pertemuan awal penjajakan. Kami melihat ada ketertarikan dari Pemerintah Kota Makassar terkait pengelolaan sampah,” tuturnya.
“Pola yang biasa kami jalankan adalah BTS atau by the service. Jadi, pemerintah tidak perlu melakukan pengadaan, kami yang menghadirkan layanan,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, layanan yang ditawarkan lebih berfokus pada mobilisasi dan pengangkutan sampah, sementara pengelolaan di tempat pembuangan akhir (TPA) tetap mengikuti sistem yang ditetapkan pemerintah Kota.
Salah satu keunggulan sistem tersebut adalah kemampuan memantau seluruh aktivitas kendaraan melalui teknologi digital yang terintegrasi.
Menurut Novi Candra, setiap armada nantinya dilengkapi perangkat IoT dan sistem manajemen kendaraan yang memungkinkan pemerintah mengetahui apakah kendaraan menjalankan tugas sesuai penugasan atau justru digunakan di luar kepentingan operasional kebersihan.
“Jadi, pemerintah Kota bisa melihat bagaimana sampah itu diangkut, dibuang, berapa biaya yang dikeluarkan, semuanya bisa dipantau secara real time. Transparansi operasional menjadi salah satu hal yang kami tawarkan,” paparnya.
Tidak hanya memantau pergerakan kendaraan, sistem tersebut juga dilengkapi teknologi geofencing untuk membatasi wilayah operasional armada.
Dengan teknologi ini, kendaraan yang keluar dari area atau rute penugasan dapat terdeteksi secara otomatis. Bahkan, perusahaan mengklaim kendaraan dapat dinonaktifkan dari jarak jauh apabila terindikasi digunakan di luar kepentingan operasional.
Fitur ini dinilai dapat menjadi solusi untuk mencegah penyalahgunaan kendaraan pengangkut sampah, termasuk penggunaan armada untuk mengangkut sampah komersial di luar penugasan pemerintah.
“Persoalan penggunaan BBM juga menjadi salah satu aspek yang ditawarkan untuk dikendalikan melalui sistem digital,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, teknologi sensor dapat mendeteksi anomali penggunaan bahan bakar pada setiap kendaraan. Dengan demikian, pemerintah dapat membandingkan konsumsi BBM berdasarkan jarak tempuh, waktu operasional, serta rute yang dilalui armada.
Ia mencontohkan pengalaman perusahaan saat menangani proyek pengangkutan di daerah lain. Dari 10 unit kendaraan yang beroperasi, ditemukan tiga hingga empat unit mengalami anomali penggunaan BBM setelah dilakukan pemantauan melalui sensor.
“Melalui sensor, penggunaan BBM bisa diketahui secara lebih terukur. Jadi, ketika ada penyimpangan antara perencanaan dan penggunaan di lapangan, sistem bisa mendeteksinya,” terangnya.
Selain itu, Candra menyebutkan perusahaanya juga menawarkan aplikasi yang dapat diakses pemerintah melalui telepon genggam maupun pusat kendali operasional (control room).
Aplikasi tersebut dirancang untuk menampilkan informasi armada, rute pengangkutan, lokasi depo, wilayah pelayanan, penugasan pengemudi, hingga rekam jejak penyelesaian pekerjaan setiap kendaraan.
“Sistem ini juga dilengkapi fitur pemeliharaan kendaraan secara otomatis. Kendaraan dapat memberikan notifikasi ketika mendekati jadwal servis, sehingga kondisi armada dan kebutuhan suku cadang dapat dipantau lebih terencana,” katanya.
“Konsep ini, kita harapkan dapat mengintegrasikan pengawasan pemerintah, operasional armada, serta partisipasi masyarakat dalam satu sistem pelayanan kebersihan yang lebih modern,” sambung dia, menutup keterangan.
Di lokasi yang sama, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengakui mulai membidik transformasi besar dalam tata kelola persampahan di Kota Makassar.
Tidak sekadar menghadirkan teknologi digital untuk memantau armada pengangkut sampah, Munafri ingin menyatukan sistem operasional kebersihan yang selama ini berjalan dengan pola berbeda di setiap kecamatan menjadi lebih terintegrasi, terukur, dan transparan.
Munafri mengatakan, pembenahan sistem pengangkutan sampah perlu melihat kondisi geografis, karakteristik wilayah, serta pola pelayanan kebersihan di Kota Makassar yang cukup kompleks.
“Dengan 15 kecamatan, termasuk satu kecamatan kepulauan, dan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, kebutuhan pengangkutan sampah di setiap wilayah tidak bisa disamakan,” katanya.
Apalagi, sebagian besar kawasan permukiman Makassar memiliki lorong-lorong sempit yang tidak dapat dijangkau kendaraan pengangkut berukuran besar.
Karena itu, selama ini Pemkot Makassar mengoperasikan kendaraan roda tiga untuk menjangkau kawasan permukiman dan lorong, sebelum sampah dipindahkan ke armada yang lebih besar untuk dibawa menuju TPA Tamangapa.
“Di Makassar ini banyak sekali gang dan lorong. Sehingga ada motor-motor roda tiga yang kita operasikan untuk mengangkut sampah dari dalam lorong. Nanti yang sampai ke TPA adalah mobil-mobil besar,” jelas Munafri.
Menurutnya, persoalan lain yang perlu dibenahi adalah belum seragamnya sistem manajemen pengangkutan sampah di setiap kecamatan.
Ada wilayah yang menjalankan pengangkutan pada malam hari, sementara kecamatan lainnya baru bergerak pada pagi hari.
Dikatakan, pola pengangkutan dan pengelolaan armada pun berbeda-beda, menyesuaikan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
Belum lagi aktivitas pengangkutan sampah dari sektor usaha seperti hotel, restoran, dan kafe (Horeka) yang sebagian memiliki pola pengelolaan tersendiri. Ada yang menggunakan jasa penjemputan, ada pula yang mengangkut sampahnya secara mandiri.
Kondisi tersebut, kata Munafri, menjadi alasan perlunya membangun satu sistem kendali yang mampu mengintegrasikan seluruh aktivitas pengangkutan sampah.
“Saya mau kondisi ini kita satukan menjadi satu kontrol. Saya tidak mau lagi terlalu ribet dengan urusan operasionalnya. Kita ingin menghitung berapa yang harus dibayarkan setiap bulan untuk memastikan seluruh sampah bisa terangkut,” tegasnya.
Dengan sistem yang lebih terintegrasi, Pemkot Makassar berharap dapat mengetahui secara pasti kebutuhan armada, biaya operasional, penggunaan BBM, hingga jumlah layanan pengangkutan yang harus dibayarkan setiap bulan.
Langkah ini sekaligus diharapkan mengurangi potensi persoalan administrasi, ketidaksesuaian pembayaran, hingga temuan dalam pengelolaan anggaran kebersihan, termasuk persoalan honor dan biaya operasional yang selama ini sulit dihitung secara menyeluruh.
Munafri menilai, selama sistem masih berjalan dengan pola yang berbeda-beda dan belum didukung pencatatan terintegrasi, pemerintah akan kesulitan memperoleh gambaran utuh mengenai total kebutuhan anggaran kebersihan Kota Makassar.
“Terlalu banyak komponen di dalamnya, mulai dari penyapu, petugas pengangkutan, kendaraan roda tiga, hingga mobil pengangkut sampah,” ungkapnya.
Di tengah rencana modernisasi tersebut, Munafri menegaskan bahwa perubahan sistem pengangkutan sampah tidak boleh menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bekerja dan menggantungkan hidup dari sektor persampahan.
Menurutnya, transformasi manajemen bukan berarti menggantikan seluruh tenaga kerja dengan teknologi atau menghilangkan peran pemulung.
Justru, orang-orang yang selama ini terlibat dalam aktivitas persampahan harus tetap mendapatkan ruang dan dilibatkan dalam sistem yang akan dibangun.
“Ini bukan berarti kita menghilangkan pekerjaan pemulung atau orang-orang yang selama ini bekerja di sektor persampahan. Mereka tetap harus dilibatkan. Kita hanya ingin mengubah manajemen dari sistem konvensional menjadi sistem yang lebih layak dan tertata,” tukasnya, menjadi penekanan Munafri dalam penjajakan tersebut.
Ia juga melihat perlunya pembentukan klaster atau pengelompokan dalam sistem pengelolaan persampahan agar setiap kelompok pekerja memiliki peran yang jelas dan dapat terintegrasi dengan pola operasional yang baru.
Dengan demikian, pembenahan tidak hanya berorientasi pada efisiensi kendaraan dan anggaran, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan pekerjaan serta aktivitas ekonomi masyarakat di sektor persampahan.
Selain persoalan operasional, Munafri juga menyoroti pentingnya penghitungan retribusi persampahan yang lebih akurat dan berkeadilan.
Ia menjelaskan, Pemkot Makassar selama ini memberikan pembebasan retribusi kepada kelompok rumah tangga tertentu berdasarkan kategori daya listrik sebagai salah satu indikator kemampuan ekonomi.
Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat dan kawasan perumahan dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi yang menjadi bagian dari potensi penerimaan retribusi daerah.
Ke depan, penghitungan biaya layanan dan penerimaan retribusi diharapkan dapat dilakukan lebih transparan sehingga pemerintah bisa mengetahui keseimbangan antara biaya operasional, penerimaan, serta kebutuhan subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Yang kita inginkan, ada perhitungan yang jelas. Berapa biaya operasional yang dikeluarkan, berapa retribusi yang masuk, dan bagaimana masyarakat yang memang perlu dibantu tetap mendapatkan pembebasan,” tutup Appi.

Comment