Jakarta, Netral.co.id – Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan reformasi struktural di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan merombak susunan pejabat eselon I. Sebanyak 22 pejabat tinggi dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk mengisi jabatan dalam struktur baru tersebut.

Perombakan ini mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 83/TPA Tahun 2025 tentang pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkeu.

“Presiden Prabowo telah menetapkan struktur baru di Kemenkeu. Ini menjadi penanda bahwa baik pejabat baru maupun lama memiliki tanggung jawab besar dalam transformasi keuangan negara,” ujar Sri Mulyani, Jumat (23/5/2025).

Salah satu sorotan utama dari pelantikan ini adalah penunjukan mantan Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, sebagai Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Badan baru ini diduga akan memegang peran strategis dalam memodernisasi pengelolaan data keuangan nasional serta memperkuat sistem intelijen fiskal.

Baca Juga: Isyarat Nasi Goreng Bu Mega, Kode untuk Pertemuan dengan Presiden Prabowo?

“Pak Suryo Utomo, semoga kuat dan tabah menjalankan tugas baru sebagai Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan,” kata Sri Mulyani saat pelantikan.

Sementara posisi Dirjen Pajak kini diisi oleh Bimo Wijayanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Di posisi lainnya, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menggantikan Askolani yang kini memimpin Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Untuk posisi Dirjen Anggaran, Luky Alfirman ditunjuk menggantikan Isa Rachmatarwata yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Adapun Febrio Nathan Kacaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal, kini dipercaya sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal—sebuah posisi baru yang mengindikasikan fokus pemerintah terhadap perencanaan ekonomi jangka panjang.

Beberapa pejabat tetap menduduki posisi sebelumnya, seperti Astera Primanto Bhakti sebagai Dirjen Perbendaharaan, Rionald Silaban sebagai Dirjen Kekayaan Negara, dan Suminto sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.