Makassar, Netral.co.id – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Fadjry Djufry, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Sulsel, Selasa 11 Februari 2025.

“Kegiatan ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menerapkan efisiensi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” ujar Prof. Fadjry dalam sambutannya.

Meskipun kondisi fiskal daerah terbatas, Prof. Fadjry menegaskan bahwa Pemprov Sulsel beserta 24 kabupaten/kota tetap harus menjalankan kebijakan tersebut.

Baca Juga : Dukung Inpres Nomor 1, ASN BKN Ngantor 3 Hari

“Tahun ini anggaran kita tidak terlalu besar. Pengurangan anggaran tidak hanya terjadi di Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota, tetapi juga di tingkat kementerian dan lembaga,” jelasnya.

Sebagai aparatur sipil negara (ASN), lanjut Prof. Fadjry, implementasi Inpres harus tetap berjalan dalam kondisi apa pun.

“Birokrasi harus terus berjalan, apa pun kondisi fiskal kita. Sebagai ASN, kita wajib patuh dan menjalankan kebijakan ini dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Pentingnya Perencanaan dan Pengendalian Risiko

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Mohammad Risbiyantoro, menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan anggaran daerah.

Baca Juga : Bangun Jalan Daerah, Jokowi akan Terbitkan Inpres dan Gelontorkan Rp32,7 triliun

“Jika kita merencanakan dengan baik, InsyaAllah pelaksanaannya juga akan berjalan dengan baik. Ini menjadi tugas kita bersama agar tujuan program yang telah disusun dapat tercapai,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian risiko dalam pengelolaan anggaran.

“Perencanaan yang baik akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan. Oleh karena itu, sinkronisasi perencanaan dengan pemerintahan yang akan datang menjadi sangat penting,” tambahnya.

Rakor ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Jufri Rahman, serta para bupati dan wali kota se-Sulsel, kepala dinas lingkup Pemprov Sulsel, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.