Mahasiswa Bima-Dompu di Sumbawa Desak Pemda Sediakan Asrama dan Beasiswa

Mahasiswa asal Kabupaten Bima dan Dompu yang tergabung dalam Persatuan Keluarga Mahasiswa Bima-Dompu (PKMBD) Sumbawa mendesak pemerintah daerah asal mereka untuk lebih peduli terhadap nasib pendidikan warganya di perantauan.

PKMBD Sumbawa gelar konsolidasi. (Foto: Netral.co.id/F.R)

Sumbawa, Netral.co.idMahasiswa asal Kabupaten Bima dan Dompu yang tergabung dalam Persatuan Keluarga Mahasiswa Bima-Dompu (PKMBD) Sumbawa mendesak pemerintah daerah asal mereka untuk lebih peduli terhadap nasib pendidikan warganya di perantauan.

Melalui pernyataan resmi, PKMBD menilai bahwa dukungan seperti pengadaan asrama, pemberian beasiswa, dan fasilitas penunjang lainnya sangat dibutuhkan untuk meringankan beban mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di Kabupaten Sumbawa.

“Kami berharap pemerintah daerah tidak menutup mata. Perhatian terhadap mahasiswa adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah,” kata Abdul Rahim, Ketua Umum PKMBD Sumbawa pada Netral.co.id, Minggu (4/5/2025).

Baca Juga: PKMBD Sumbawa Dorong Pemerintah Bima-Dompu Perhatikan Mahasiswa Rantau

Para mahasiswa menilai bahwa selama ini tidak ada intervensi nyata dari Pemda Bima dan Dompu untuk mendukung aktivitas pendidikan mereka di luar daerah. Padahal, jumlah mahasiswa asal Bima-Dompu di Sumbawa terus bertambah tiap tahun.

PKMBD berharap pemerintah mulai membuka ruang dialog dan merancang kebijakan afirmatif untuk menunjang kebutuhan mahasiswa sebagai generasi penerus daerah.

“Dengan kemampuan fiskal yang dimiliki Pemda, tidak sepeserpun menyentuh masa depan generasi. Untuk itu, kami mendesak pemerintah terkait (Bima dan Dompu) agar segera mengambil langkah kongkrit dan solutif untuk menyelesaikan belenggu mahasiswa di Sumbawa,” tegas Rahim.

Senada Rahim, Demisioner PKMBD Anhar, juga mengingatkan pemerintah agar tidak main-main dalam menyikapi tuntutan bersama mahasiswa Bidom di Sumbawa.

“Warning untuk Pemda Bima dan Dompu, segera penuhi tuntutan kami,” peringatan Anhar.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat angin segar dari pemerintah terkait.

Comment